KORUPSI SALAH SIAPA ???

KORUPSI SALAH SIAPA ???

Tiap tahun angka korupsi semakin meningkat, terlebih sejak Indonesia memberlakukan sistem otonomi daerah dengan prinsip desentralisasi dengan harapan pembangunan dapat diatasi dengan  cepat dan mempermudah pelayanan terhadap masyarakat serta dapat mendengar aspirasi masyarakat dengan cepat. Namun harapan itu tak ubahnya panggang jauh dari api. Alih-laih ingin mewujudkan kesejateraan masyarakat justru sebaliknya. Masyarakat kian menderita berkepanjangan tak terurus oleh pemimpin daerahnya tak ubahnya seperti raja-raja kecil yang ingin dilayani. Dalam sistem pemerintahan di Indonesia harusnya masyarkatlah yang akan menerima pelayanan dari pemimpinnya karena terpilihnya sebagai kepala daerah merupakan amanah masyarakat yang diberikan saat helatan pilkada dilaksanakan. Korupsi terus menjalar keseluruh elemen pemerintahan di Indonesia. penyakit ini lajunya begitu cepat, seperti sering diwartakan oleh beragam media mulai dari televisi, media online, dan cetak bahwa korupsi telah sampai ke ranah pemerintahan paling bawah yaitu pemerintahan desa. Tingkat desa sebenarnya menjadi ujung tombak dalam menyalurkan pembangunan SDM, ekonomi, dan lainnya. Namun saat ini masyarakat tidak dapat berharap banyak terhadap lembaga pemrintahan desa karena telah ternodai oleh korupsi.

Pemimpin disetiap lini pemerintahan dapat dipastikan lahir karena pilihan masyarakat melalui Pilkada dan pemilu. Hajatan lima tahunan tersebut kemudian menjadi manifestasi demokrasi. Istilah ini identik dengan pemimpin dari, oleh, dan untuk rakyat. Namun kesucian demokrasi saat ini ternodai dengan benih-benih penyakit korupsi seperti politik uang (money politik). Uang seakan menjelma menjadi amunisi ampuh melemahkan lawan politik. Mengguganakan kekuatan financial dalam pertarungan politik seperti senjata pertempuran di medan perang yang tidak bisa dikendalikan dengan apapun. Kekuatan financial dalam beberapa kali helatan pesta demokrasi menjadi kekuatan ampuh mendulang suara rakyat. Namun apakah cara demikian dibenarkan secara hukum? Tentu tidak. Polotik uang merupakan salah satu tindakan yang dilarang tegas oleh UU No.10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No.1 Tahun 2015 tentang penetapan Perpu No.1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi UU pasal 73 ayat (1). Tepat diatur pasal 73 ayat (1) UU tersebut bahwa calon dan/atau tim kampanye dilarang menjajikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau pemilih.

Kepala daerah yang terpilih dengan politik uang akan menjelma menjadi raja-raja kecil di daerah, tidak lagi sebagai pelayan pemegang kedaulatan (rakyat) namun menjadi tuan yang harus disembah dan dilayani masyarakat. Tugas dan kewajibannya mewujudkan kesejahteraan masyarakat bukan lagi menjadi perhatiannya, begitupun dengan  uapaya pemberdayaan masyarakat melalui program dan janji kampanyenya hanya menjadi hiasanya belaka disetiap kantor jajarannya. Raja daerah ini hanya berfikir untuk melanggengkan kekuasaanya sembari mengumpulkan pendapatan sebanyak-banyaknya sebagai pengganti modal saat proses pilkada berlangsung. Menggunakan uang untuk mendulang dukungan masyarakat merupakan pemimpin bermental korupsi. Menjadi pemenang dalam pilkada atau pemilu dengan politik uang adalah cara pandang demokrasi seperti orang “jualan” di pasar. Artinya seorang yang menjajakan barang dagangannya tentu bertujuan mencari keuntungan. Hal ini akan sama dengan pemenang pilkada dan pemiliu dengan politik uang bahwa uang yang dibagikan kepada pemilih akan dihitung dalam jurnal khusus pengeluaran, kemudian dianggap menjadi modal. Sehinngga bukan tidak mungkin pada waktu menjabat menggunakan segala cara termasuk korupsi dalam pengembalian modal yang telah dikeluarkannya.

Perhelatan pesta demokrasi lokal maupun nasional sudah dalam hitungan bulan, sehingga aroma persaingan dalam merebut simpati pemilik kedaulatan telah dirasakan jauh sebelumnya. Apalagi setelah pengundian nomor urut baik pasangan calon pilkada maupun partai. Seakan peristiwa tersebut pertanda ditabuhnya genderang perang. Namun ditengah suka cita para kader dan simpatisan partai sedikit dikecewakan dengan peristiwa mahar politik. peristiwa ini kembali mencorang reputasi partai sebagai pilar dan “kapal” berlayar menuju singgasana Daerah. Nominal mahar tersebut jauh di atas mahar dua insan yang ingin melanjutkan hubungannya ke jenjang pelaminan. Tingginya mahar untuk mendapatkan rekomendasi partai sebagai calon kepala daerah akan menjadi benih-benih korupsi. Hampir semua orang akan menolak mahar tersebut. Partai dalam hal ini tidak lagi sebagai penyuplai pemimpin berintegritas namun melahirkan pemimpin pragmatis dan materialis.

Politik uang dan mahar politik adalah faktor signifikan menghambat lahirnya negarawan. Karena politik uang adalah mental kapitalis yang sigap menggerogoti daerah dan negara. Pemimpin karena politik uang tak ubahnya seperti lembaga perkreditan, yaitu terbebani untuk membayar kredit setiap bulannya. Oleh karena itu politik uang sangatlah berbahaya, dapat mengancam kelangsungan hidup selama periodesasi kepemimpinan yakni lima tahun. Praktik politik uang minimal ada dua pihak (pemberi dan penerima), artinya masyarakat sebagai pemegang hak pilih memiliki peran yang signifikan terhadap praktik politik uang. Begitupun sebaliknya masyarakat dengan kesadaran kolektif dapat mencegah praktik tersebut.

Praktik politik uang dapat dianalogikan seperti konsep jual beli (1457 KUHPerdata) yaitu dalam hal ini masyarakat sebagai “penjual” hak pilihnya (suara) kepada “pembelinya”. Artinya ada perjanjian timbal balik yaitu masyarakat wajib memilih calon pemberi uang. Dengan terjadinya jual beli tersebut pada dasarnya masyarakat tidak lagi berhak apapun terhadap pemimpin terpilih, lebih-lebih pemimpin yang membeli haknya. Karena dalam konsep jual beli apabila objek jualbeli telah dipindah tangankan makan penjual tidak memiliki hak lagi terhadap objek tersebut. Sama halnya dengan politik uang bahwa masyarkat yang telah memperjualbelikan haknya tidak berhak lagi menuntut apapun dari kepala daerah terpilih. Oleh sebab itu keterlibatan kepala daerah dalam tindak pidana korupsi juga keterlibatan masyarakat secara moril. Artinya mendukung praktik politik uang merupakan partisipasi dalam menyuburkan tindak pidana korupsi.

Untuk itu sudah waktunya menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dan mejaganya dari berbagai noda hitam. Helatan pesta demokrasi yang akan datang sepatutnya disambut dengan kegembiraan dan persatuan dalam bingkai Bhineka Tunggal Ika. Pesta demokrasi hanyalah sarana melahirkan pemimpin yang berintegritas dan berkonstitusi. Karena pesta demokrasi adalah waktu dimana rakyat menitipkan sebagian amanahnya terhadap calon pemimpinnya (baca contrak sosial).

Menggunakan hak pilih secara merdeka adalah suatu keniscayaan !

ABD HAKIM KEMBALI HADIRKAN JOKOWI DALAM RESES I 2018

ABD HAKIM KEMBALI HADIRKAN JOKOWI DALAM RESES I 2018

Abd Hakim Selaku Ketua DPRD Kota Malang mengadakan reses I 2018 di Rumah Dinas Jl. Panji Suroso 7C, rabu (21/2). Dalam reses kali ini sedikit berbeda dengan kegiatan reses sebelumnya. Kali ini ia membuka sekaligus menyambut peserta reses dengan shalawat bersama kelompok terbangan kecamatan Blimbing. “reses kali ini sedikit berbeda dengan sebelumnya melihat beberapa peristiwa akhir-akhir ini perlu kiranya dalam agenda resmi seperti ini kita sambut dengan bershalawat”, jelas Politisi PDI Perjuangan itu.

Dalam kegiatan tersebut Abd Hakim mengawalinya dengan memaparkan hasil kerjanya sebagai Ketua Perwakilan Rakyat Kota Malang. seperti yang disampaikan bahwa awal mengemban amanah sebagai Ketua Dewan, langsung dihadapkan beberapa persoalan dan itu menyentuh kelangsungan hidup masyarakat. Salah satu persoalan dimaksud mengenai sumber air wendit. “Kita di Kota Malang belum memiliki sumber air yang dapat disalurkan kepada masyarakat, oleh sebab itu apabila sumber air wendit ini tidak segera diselesaikan akan berdampak terhadap masyarakat”, paparnya.

“Alhamdulillah setelah diadakan beberapa kali pertemuan dengan pihak terkait persoalan sumber air wendit mendapat titik terang”, lanjut Abd Hakim

Ditengah kegiatan reses itu Alumni UMM tersebut mengajak kepada seluruh undangan yang hadir mengenal struktur kelembagaan dan alat kelengkapan Dewan. “Mengenal struktur Dewan agar memudahkan kita semua menyampaikan aspirasi, selain itu supaya permasalahan yang kita alami tidak salah alamat”, jelasnya.

“Misalnya masyarakat mengalami kesulitan mengurus keperluannya di kelurahan, maka dapat disampaikan kepada komisi yang membidangi pemerintahan yaitu komisi A, begitupun dengan permasalahan lainnya”, sambung Abd Hakim

Di akhir kegiatan reses ini Abd Hakim tidak luput mengikuti gaya Bapak Presiden Jokowidodo yaitu meminta peserta reses maju untuk diberikan pertanyaan berhadiah. Metode ini merupakan gaya Bapak Presiden ketika bertatap muka dengan rakyatnya di setiap agenda resmi. Begitu pun dengan Abd Hakim,  kali ini ia meminta dari beberapa kategori umur seperti umur TK, SD, SMP, SMA, dan Lansia. “Metode ini sangat ampuh dalam membangun keakraban dengan masyarakat mungkin itu yang membuat Bapak Jokowi selalu menggunakan cara ini”, ungkapnya sambil tersenyum. “Dengan seperti ini seperti tidak ada jarak dengan masyarakat”, tutupnya

PRAGMATISME POLITIK PENYUBUR UJAR KEBENCIAN

PRAGMATISME POLITIK PENYUBUR UJAR KEBENCIAN

Ujar kebencian, fitnah/kebohongan, dan perbuatan sejenisnya berbasis kebencian merupakan strategi ampuh dalam menjulang dukungan masyarakat pada helatan demokrasi baik lokal maupun nasional. Perbuatan berbasis kebencian dengan kemasan SARA masih dipertontonkan para elit politik hingga saat ini. Seakan kebencian dengan berbagai kemasan dipelihara dan bahkan “diternak” sebagai tambahan amunisi untuk menyerang kompetitornya. Drama tindakan basis kebencian mencuat sejak pilres 2014 dengan berbagai macam kemasan mulai dari agama, etnis, golongan seperti PKI dan lainnya terbukti bisa mengacaukan situasi sosial. Kekacauan ini berbuntut konflik horizontal dengan memakan korban. Selesainya hajatan nasional (pilres) tersebut tidak membuat para pelaku ujar kebencian meniadakan perbuatan tersebut, justru dipelihara dan dikembangbiakkan. Telihat setelah penetapan calon presiden terpilih cara demikian terus digunakan untuk menyerang.

Berkembangnya perbuatan berbasis kebencian menjadi tanggungjawab baru bagi pemegang tongkat kekuasaan. Isu ini menjelma menjadi tantangan untuk diselesaikan dengan segera mungkin sehingga dapat dikatakan mampu menggeser problem sosial yang jauh lebih krusial seperti kemiskinan, penegakan hukum dan keberpihakan terhadap publik lainnya. Kerena bermula dari helatan demokrasi maka dapat dipastikan pelaku perbuatan bebrasis kebencian tidak terlepas dari para elit politik. Ujaran kebencian seakan menjadi kartu As ketika di posisi terpojok atau dipojokkan lawan politiknya. Kecacatan lawan politik seperti mudah didapatkan karena situasi tidak menguntungkan. Hal ini bisa saja dilakukan oleh kawan atau koalisi karena momen tertentu seperti koalisi retak ditengah jalan atau menjelang pemungutan suara terjadi perceraian bukan karena alasan ideologi namun karena kepentingan masing-masing. Oleh sebab itu kepentinganlah yang abadi dalam drama politik yang dipertontonkan para elit politik selama ini.

Setelah pilres 2014 masyarakat kembali harus menyerahkan sebagian kekuasaannya ditingkat daerah yaitu dalam helatan pilkada serentak untuk pertama kalinya. Pada saat ini masyarakat kembali disuguhkan berbagai macam informasi namun tetap pada tujuan yang sama memecah persatuan dan mengusik perdamaian di masyarakat. Iklim pilpres kembali dihadirkan bahkan lebih panas. Terlihat masyarakat terpecah atas nama agama khususnya dalam pilkada DKI Jakarta yang memicu berbagai gerakan masa dan berbuntut pada persoalan hukum. Hal ini tidak terlepas dari ujaran kebencian yang dimainkan para elit politik. Seperti yang telah disampaikan bahwa ujaran kebencian menjadi senjata ampuh dalam mengalahkan lawan politik. Isu agama dan lainnya yang berpotensi memecahbelah masyarakat memang sangat sensitif meskipun perbedaan ini menjadi kekuatan bangsa Indonesia namun disisi lain menjadi senjata ampuh untuk mengkerdilkan bangsa ini.

Kondisi demikian menunjukan pragmatisme politik, menggunakan ujaran kebencian menjadi pemenang dalam pertarungan politik tidak sejalan dengan ide demokrasi pancasila. Pragmatisme politik tentu tidak akan melihat proses perjuangan dan ideologi namun hanya karena kepentingan dan peluang yang lebar sehingga menggeser peran ideologi dan proses tersebut. Berkembangnya pragmatisme politik tidak terlepas dari proses perkaderan. Khusus parpol sebagai pilar demokrasi mampu melahirkan tokoh atau pemimpin sesuai dengan karakter dan ideologinya tentu ini akan terjadi apabila proses perkaderan dari parpol berjalan sebagaimana mestinya. Jika demikian akan menutup kemungkinan terjadinya “pembajakan” kader antar parpol.

Kondisi demikian dapat dijadikan refrensi dalam menyongsong hajatan lima tahunan itu dalam mewujudkan demokrasi yang sehat dan mencegah terjadinya krisis kepemimpinan baik ditingkat lokal maupun nasional. Masyarakat sudah sepatutnya disuguhkan cara-cara yang etis dalam berpolitik sekaligus memberi pendidikan politik sesuai dengan kesucian demokrasi.  Perlu adanya kesadaran kolektif bahwa pilkada atau pemilu hanyalah sarana dalam negara demokrasi untuk melahirkan pemimpin. Perbedaan secara pilihan adalah hal yang lumrah dalam berdemokrasi namun tidak menjadi awal permusuhan. Saling menerima masih sangat sulit apabila melihat selama beberapa kali diadakannya hajatan lima tahunan tersebut. Ini yang disebut dengan kedewasaan politik.

Pada dasarnya hal tersebut dapat dihindari apabila para elit politik tidak menggunakan perbuatan berbasis kebencian. Seharusnya para elit politik ini mencerminkan kedewasaannya sebagai pelaku politik. Menghilangkan cara berpikir pragmatis sangat memungkinkan untuk menghindari kekacauan sosial dalam momentum politik.

DPRD Kota Malang Gelar Pemberian Santunan dan Refleksi Akhir Tahun

DPRD Kota Malang Gelar Pemberian Santunan dan Refleksi Akhir Tahun

PolitikaMalang – Raut wajah gembira terpancar dari ratusan anak yatim piatu dari berbagai panti asuhan di Kota Malang. Mereka mendapat santunan dan bantuan peralatan sekolah dari para Anggota DPRD Kota Malang yang digelar dalam acara bertajuk “Silaturahmi Pimpinan dan Anggota DPRD dengan Pers dan Memberikan Santunan kepada Anak Yatim Piatu” di halaman gedung wakil rakyat, pada Sabtu (23/12).

Bantuan kepada anak yatim piatu yang digelar di gedung dewan ini tentunya menjadi tradisi baru yang digagas oleh Ketua DPRD Kota Malang, Abd Hakim. Agenda ini syarat akan sejuta makna mendalam, dan menjadi bukti nyata bagaimana anggota DPRD Kota Malang melakukan darma bakti sosialnya kepada masyarakat khususnya bagi mereka yang kurang mampu dan kaum dhuafa, melalui kegiatan tersebut.

Ketua DPRD Kota Malang, Abd. Hakim, mengatakan, jika kegiatan pemberian santunan kepada anak yatim piatu ini akan diselenggarakan secara rutin, karena merupakan bentuk kepedulian terhadap kondisi sosial para wakil rakyat kepada masyarakat.

“Kita akan agendakan rutin dan semoga ini menjadi awal mula lahirnya tradisi baik di DPRD Kota Malang di masa mendatang. Dana untuk santunan kepada anak yatim ini berasal dari hasil sumbangan para anggota dewan,” kata Abd Hakim.

Para anak yatim piatu yang mendapat bantuan pada acara tersebut, bersama-sama mendoakan para wakil rakyat yang duduk di Kursi DPRD Kota Malang agar bisa menjalankan tugas sesuai dengan tupoksinya dan mengemban amanah rakyat dengan sebaik mungkin.

“Tentunya doa dari anak yatim piatu ini menambah support moral kita sebagai anggota legislatif. Apalagi menyongsong tahun 2018, dimana kita akan bekerja lebih keras dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi (tupoksi),” ujar Hakim.

Terkait dengan capaian hasil kerja DPRD selama Tahun 2017, pada acara yang juga dihadiri para awak media itu juga menjadi ajang para anggota legislatif untuk menyampaikan hasil kinerjanya sepanjang tahun ini.

Abd. Hakim dalam kesempatan itu memaparkan berbagai progress terkait kinerja dewan baik dalam bidang legislasi yakni pembuatan Peraturan Daerah (Perda), monitoring serta budgeting atau penganggaran. Khusus kinerja terakhir, Hakim menyebut jika antara legislatif dan eksekutif telah menyepakati bersama besaran APBD 2018 yang mencapai angka Rp 2 triliun.

Pembahasan anggaran dilakukan dengan cukup banyak perdebatan dan pertimbangan baik dari eksekutif dan legislatif dengan tujuan dana APBD bisa tepat sasaran dan imbasnya mampu mensejahterakan masyarakat.

Berbagai aturan perundangan baru, lanjut Abd. Hakim saat ini membutuhkan peran aktif DPRD dalam menjalankan tupoksinya dengan maksud ikut bersama mensukseskan pembangunan.

Agar anggaran yang telah disetujui dalam APBD tepat guna dan tepat sasaran, maka Abd. Hakim selaku Ketua DPRD Kota Malang meminta kepada seluruh anggota dewan yang tersebar dalam empat komisi agar rajin melakukan inspeksi mendadak (sidak) pada tahun mendatang.

“Saya mengimbau kepada para anggota DPRD pada tiap-tiap komisi, rajin melakukan sidak untuk mengetahui dan mengawasi apakah sebuah program yang dieksekusi oleh Pemkot Malang bisa sesuai target dan sasaran atau tidak,” ucapnya.

Hakim dalam kesempatan bersama para wartawan dan anak yatim piatu itu lalu meminta kepada perwakilan tiap komisi agar menyampaikan progres kinerja mereka selama Tahun 2017 ini dan agenda apa yang akan dilakukan pada tahun mendatang.

Kesempatan pertama diberikan kepada Anggota Komisi A DPRD Kota Malang, Suparno. Ia menjelaskan jika Komisi A memiliki mitra kerja sebanyak 15 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Malang. Salah satu tupoksinya adalah pada bagian hukum dan layanan publik.

Suparno menerangkan jika upaya DPRD Kota Malang akan terwujudnya model pemerintahan yang akuntabel dan terbuka sudah direalisasi dalam bentuk pembangunan “Ngalam Command Centre” yang menelan biaya cukup besar.

Adanya “Ngalam Command Centre selain untuk keperluan menjalankan sistem pemerintahan berbasis informasi dan teknologi (IT), kata Suparno, juga bisa digunakan masyarakat untuk mengadu melalui program “Sambat Online” sekaligus mengakses data demi terwujudnya model akuntabilitas sistem pemerintahan.

“Harapan kita program SKPD dilihat secara online. Masyarakat bisa mengakses secara langsung,” kata Suparno.

Dalam bidang layanan publik, Komisi A juga terus mendorong agar pelayanan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) terus melakukan tertib administrasi kepada masyarakat melalui program jemput bola.

“Pada bidan perizinan masyarakat kurang mampu jika mengurus IMB akan diberikan layanan gratis ini berkat kinerja komisi A nendorong SKPD terkait,” tandasnya.

Sementara Komisi B, diwakili oleh Sulik Lestyowati. Ia menegaskan, salah tupoksi penting yang diemban oleh komisi ini adalah bagaimana meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk mendukung suksesnya APBD. Meskipun target dari Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) sudah selalu lebih dari target, namun Komisi B menekankan agar selalu terus dikembangkan.

“Karena itu sidak di tahun depan akan kita intensifkan dalam upaya meningkatkan PAD kita agar lebih tinggi lagi,” ucap Sulik.

Komisi C yang membidangi pembangunan, diwakili oleh Mulyanto. Dalam kesempatan itu ia mengatakan jika selama ini pihaknya terus intens melakukan pengawasan terhadap program pembangunan fisik yang digarap oleh Pemkot Malang.

“Masyarakat jangan ragu untuk melaporkan jika ada yang tidak sesuai dalam bidang pembangunan,” kata Mulyanto.

Komisi C DPRD Kota Malang selama tahun 2017 ini menangani banyak permasalahan dalam tupoksi yang diembannya. Berdasarkan catatan Komisi C pada tahun 2017 ini terdapat beberapa agenda meliputi pembangunan jalan lingkungan, gorong-gorong, saluran air dan sebagainya, dimana semua dikerjakan secara lancar.

“Namun, demikian menurut catatan Komisk C ada beberapa hal yang masih belum bisa diselesaikan seperti banjir yang terjadi di beberapa titik. Karena itu Komisi c berharap untuk kegiatan pada tahun mendatang sesuai dengan program yang sudah disepakati antara DPRD dan Pemerintah bisa mengurangi banjir,” ujar Ketua Komisi C, Bambang Sumarto.

Selain itu pada Dinas Perhubungan, dari pantauan Komisi C adalah penertiban parkir, penertiban marka jalan, marka zona aman sekolah dan sebagainya dimana semua kegiatan dilaksanakan dengan lancar. Akan tetapi, catatan Komisi C menunjukkan permasalahan kemacetan yang belum bisa terurai dengan baik.

“Komisi C pada tahun 2018 mendatang berharap Dishub menjalankan tugas sesuai dengan program yang sdh disepakati bersama sehingga kemacetan bisa terurai termasuk kajian bersama soal kemacetan,” tuturnya.

Pada Dinas perumahan dan Permukiman penataan jalan dan lingkungan sudah berjalan dengan lancar. Bahkan, penerangan jalan umum dan jalan lingkungan sudah dilakukan dengan konsep meterisasi yang bisa mengurangi beban biaya PLN.

Pantauan Komisi C pada Dinas Lingkungan Hidup pada tahun ini diketahui berjalan dengan lancar dan berharap lebih baik lagi di tahun 2018 mendatang.

“Pada Barenlitbang/Bappeda program kegiatanya di tahun 2017 adalah penelitian dan pengembangan. Dan pada tahun mendatang Komisi C berharap ada penelitian terhadap potensi sumber air, mengingat sumber air kita tergantung di wilayah Kabupaten Malang,” tukas Bambang Soemarto.

Bidang pendidikan, kesehatan dan sosial di bawah pantauan Komisi D juga memperlihatkan hal yang signifikan. Menurut Ketua Komisi D DPRD Kota Malang, Imam Fauzi, selama ini pihaknya terus mendorong Dinas Pendidikan agar kualitas dunia pendidikan meningkat.

Penambahan kendaraan sekolah dan Bosda tingkat SD sekitar Rp 42 miliar dan SMP sekitar 28 miliar merupakan bukti dimana wakil rakyat benar-benar memperjuangkan masalah pendidikan dengan sangat baik.

sumber : http://politikamalang.com/dprd-kota-malang-gelar-pemberian-santunan-dan-refleksi-akhir-tahun/

Hakim : Rakornas PDI Perjuangan Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Kreatif

Hakim : Rakornas PDI Perjuangan Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Kreatif

Ketua DPRD Kota Malang, Abd Hakim terus mendorong pertumbuhan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari keterlibatan masyarakat sebagai pelaku. Pentingnya pemahaman masyarakat mengenai UMKM sebagai motor penggerak ekonomi kreatif.

Meningkatkan UMKM juga menjadi perhatian PDI Perjuangan. Hal ini terlihat dalam pelaksanaan Rakornas partai berlambang kepala banteng itu dengan mengangkat tema “Berdikari untuk Indonesia Raya”. Dari tema tersebut mencerminkan konsistensi PDI Perjuangan mewujudkan bangsa yang mandiri.

“Kami akan selalu mendorong dan mengajak masyarakat mewujudkan kemandirian secara ekonomi,” ujar Abd Hakim. Ia menambahkan bahwa rakornas saat ini bertujuan untuk memberikan pendidikan kepada masyarakat karena tidak hanya membicarakan politik dan kekuasaan. Namun ada hal penting lainnya yaitu membumikan ekonomi kreatif.

“Mungkin saat ini momen konsolidasi untuk menghadapi pilkada serentak tahun depan, tetapi kami di PDI Perjuangan dalam pertemuan besar ini tidak membicarakan itu. Kami ingin fokus mewujudkan tri sakti Bung Karno,” lanjut Sekretaris DPC Kota Malang itu.

Dalam rakornas tersebut terdapat beberapa daftar agenda workshop dengan berbagai tema. Hakim menjelaskan bahwa pelaksanaan rakornas kali ini terdapat beberapa agenda workshop yang harus dikuiti oleh setiap kader, salah satunya adalah workshop 3 membahas tentang Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK). “Workshop tentang IUMK ini diisi oleh menteri Koperasi dan UMKM, AAGN Puspayoga. Hal ini sangat penting untuk diketahui masyarakat karena ini berkaitan dengan keberlangsungan UMKM,” jelasnya.

Hakim memaparkan bahwa Perpres No.98 Tahun 2014, IUMK adalah legalitas masyarakat sebagai pelaku usaha dalam bentuk izin usaha mikro dan kecil. Manfaat dari izin itu dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam menggerakkan usahanya, pendampingan usaha, mempermudah akses pembiayaan ke lembaga keuangan baik bank maupun bukan bank, dan mendapat kemudahan dalam pemberdayaan oleh pemerintah daerah maupun pusat.

“Dengan memiliki IUMK para pelaku ekonomi paling tidak mendapat kemudahan ke lembaga keuangan dan memperluas jaringan usaha meraka,” tandasnya.

Hakim melanjutkan bahwa ada tiga prinsip pemberian IUMK. Pertama prosedur sederhana, mudah dan cepat. Kedua keterbukaan informasi bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Ketiga kepastian hukum dan kenyamanan dalam usaha.

“Karena itu penting untuk disosialisasikan kepada masyarakat demi keberlangsungan UMKM yang sudah mulai tumbuh di Kota Malang,” terangnya

Abd Hakim yang baru saja menerima penghargaan dari smesco Indonesia bidang UMKM, berjanji akan mendorong Pemkot Malang agar bisa menggerakkan sektor ekonomi ini dengan baik dan intens sosialisasikan tentang IUMK ini.