PRAGMATISME POLITIK PENYUBUR UJAR KEBENCIAN

PRAGMATISME POLITIK PENYUBUR UJAR KEBENCIAN

Ujar kebencian, fitnah/kebohongan, dan perbuatan sejenisnya berbasis kebencian merupakan strategi ampuh dalam menjulang dukungan masyarakat pada helatan demokrasi baik lokal maupun nasional. Perbuatan berbasis kebencian dengan kemasan SARA masih dipertontonkan para elit politik hingga saat ini. Seakan kebencian dengan berbagai kemasan dipelihara dan bahkan “diternak” sebagai tambahan amunisi untuk menyerang kompetitornya. Drama tindakan basis kebencian mencuat sejak pilres 2014 dengan berbagai macam kemasan mulai dari agama, etnis, golongan seperti PKI dan lainnya terbukti bisa mengacaukan situasi sosial. Kekacauan ini berbuntut konflik horizontal dengan memakan korban. Selesainya hajatan nasional (pilres) tersebut tidak membuat para pelaku ujar kebencian meniadakan perbuatan tersebut, justru dipelihara dan dikembangbiakkan. Telihat setelah penetapan calon presiden terpilih cara demikian terus digunakan untuk menyerang.

Berkembangnya perbuatan berbasis kebencian menjadi tanggungjawab baru bagi pemegang tongkat kekuasaan. Isu ini menjelma menjadi tantangan untuk diselesaikan dengan segera mungkin sehingga dapat dikatakan mampu menggeser problem sosial yang jauh lebih krusial seperti kemiskinan, penegakan hukum dan keberpihakan terhadap publik lainnya. Kerena bermula dari helatan demokrasi maka dapat dipastikan pelaku perbuatan bebrasis kebencian tidak terlepas dari para elit politik. Ujaran kebencian seakan menjadi kartu As ketika di posisi terpojok atau dipojokkan lawan politiknya. Kecacatan lawan politik seperti mudah didapatkan karena situasi tidak menguntungkan. Hal ini bisa saja dilakukan oleh kawan atau koalisi karena momen tertentu seperti koalisi retak ditengah jalan atau menjelang pemungutan suara terjadi perceraian bukan karena alasan ideologi namun karena kepentingan masing-masing. Oleh sebab itu kepentinganlah yang abadi dalam drama politik yang dipertontonkan para elit politik selama ini.

Setelah pilres 2014 masyarakat kembali harus menyerahkan sebagian kekuasaannya ditingkat daerah yaitu dalam helatan pilkada serentak untuk pertama kalinya. Pada saat ini masyarakat kembali disuguhkan berbagai macam informasi namun tetap pada tujuan yang sama memecah persatuan dan mengusik perdamaian di masyarakat. Iklim pilpres kembali dihadirkan bahkan lebih panas. Terlihat masyarakat terpecah atas nama agama khususnya dalam pilkada DKI Jakarta yang memicu berbagai gerakan masa dan berbuntut pada persoalan hukum. Hal ini tidak terlepas dari ujaran kebencian yang dimainkan para elit politik. Seperti yang telah disampaikan bahwa ujaran kebencian menjadi senjata ampuh dalam mengalahkan lawan politik. Isu agama dan lainnya yang berpotensi memecahbelah masyarakat memang sangat sensitif meskipun perbedaan ini menjadi kekuatan bangsa Indonesia namun disisi lain menjadi senjata ampuh untuk mengkerdilkan bangsa ini.

Kondisi demikian menunjukan pragmatisme politik, menggunakan ujaran kebencian menjadi pemenang dalam pertarungan politik tidak sejalan dengan ide demokrasi pancasila. Pragmatisme politik tentu tidak akan melihat proses perjuangan dan ideologi namun hanya karena kepentingan dan peluang yang lebar sehingga menggeser peran ideologi dan proses tersebut. Berkembangnya pragmatisme politik tidak terlepas dari proses perkaderan. Khusus parpol sebagai pilar demokrasi mampu melahirkan tokoh atau pemimpin sesuai dengan karakter dan ideologinya tentu ini akan terjadi apabila proses perkaderan dari parpol berjalan sebagaimana mestinya. Jika demikian akan menutup kemungkinan terjadinya “pembajakan” kader antar parpol.

Kondisi demikian dapat dijadikan refrensi dalam menyongsong hajatan lima tahunan itu dalam mewujudkan demokrasi yang sehat dan mencegah terjadinya krisis kepemimpinan baik ditingkat lokal maupun nasional. Masyarakat sudah sepatutnya disuguhkan cara-cara yang etis dalam berpolitik sekaligus memberi pendidikan politik sesuai dengan kesucian demokrasi.  Perlu adanya kesadaran kolektif bahwa pilkada atau pemilu hanyalah sarana dalam negara demokrasi untuk melahirkan pemimpin. Perbedaan secara pilihan adalah hal yang lumrah dalam berdemokrasi namun tidak menjadi awal permusuhan. Saling menerima masih sangat sulit apabila melihat selama beberapa kali diadakannya hajatan lima tahunan tersebut. Ini yang disebut dengan kedewasaan politik.

Pada dasarnya hal tersebut dapat dihindari apabila para elit politik tidak menggunakan perbuatan berbasis kebencian. Seharusnya para elit politik ini mencerminkan kedewasaannya sebagai pelaku politik. Menghilangkan cara berpikir pragmatis sangat memungkinkan untuk menghindari kekacauan sosial dalam momentum politik.

DPRD Kota Malang Gelar Pemberian Santunan dan Refleksi Akhir Tahun

DPRD Kota Malang Gelar Pemberian Santunan dan Refleksi Akhir Tahun

PolitikaMalang – Raut wajah gembira terpancar dari ratusan anak yatim piatu dari berbagai panti asuhan di Kota Malang. Mereka mendapat santunan dan bantuan peralatan sekolah dari para Anggota DPRD Kota Malang yang digelar dalam acara bertajuk “Silaturahmi Pimpinan dan Anggota DPRD dengan Pers dan Memberikan Santunan kepada Anak Yatim Piatu” di halaman gedung wakil rakyat, pada Sabtu (23/12).

Bantuan kepada anak yatim piatu yang digelar di gedung dewan ini tentunya menjadi tradisi baru yang digagas oleh Ketua DPRD Kota Malang, Abd Hakim. Agenda ini syarat akan sejuta makna mendalam, dan menjadi bukti nyata bagaimana anggota DPRD Kota Malang melakukan darma bakti sosialnya kepada masyarakat khususnya bagi mereka yang kurang mampu dan kaum dhuafa, melalui kegiatan tersebut.

Ketua DPRD Kota Malang, Abd. Hakim, mengatakan, jika kegiatan pemberian santunan kepada anak yatim piatu ini akan diselenggarakan secara rutin, karena merupakan bentuk kepedulian terhadap kondisi sosial para wakil rakyat kepada masyarakat.

“Kita akan agendakan rutin dan semoga ini menjadi awal mula lahirnya tradisi baik di DPRD Kota Malang di masa mendatang. Dana untuk santunan kepada anak yatim ini berasal dari hasil sumbangan para anggota dewan,” kata Abd Hakim.

Para anak yatim piatu yang mendapat bantuan pada acara tersebut, bersama-sama mendoakan para wakil rakyat yang duduk di Kursi DPRD Kota Malang agar bisa menjalankan tugas sesuai dengan tupoksinya dan mengemban amanah rakyat dengan sebaik mungkin.

“Tentunya doa dari anak yatim piatu ini menambah support moral kita sebagai anggota legislatif. Apalagi menyongsong tahun 2018, dimana kita akan bekerja lebih keras dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi (tupoksi),” ujar Hakim.

Terkait dengan capaian hasil kerja DPRD selama Tahun 2017, pada acara yang juga dihadiri para awak media itu juga menjadi ajang para anggota legislatif untuk menyampaikan hasil kinerjanya sepanjang tahun ini.

Abd. Hakim dalam kesempatan itu memaparkan berbagai progress terkait kinerja dewan baik dalam bidang legislasi yakni pembuatan Peraturan Daerah (Perda), monitoring serta budgeting atau penganggaran. Khusus kinerja terakhir, Hakim menyebut jika antara legislatif dan eksekutif telah menyepakati bersama besaran APBD 2018 yang mencapai angka Rp 2 triliun.

Pembahasan anggaran dilakukan dengan cukup banyak perdebatan dan pertimbangan baik dari eksekutif dan legislatif dengan tujuan dana APBD bisa tepat sasaran dan imbasnya mampu mensejahterakan masyarakat.

Berbagai aturan perundangan baru, lanjut Abd. Hakim saat ini membutuhkan peran aktif DPRD dalam menjalankan tupoksinya dengan maksud ikut bersama mensukseskan pembangunan.

Agar anggaran yang telah disetujui dalam APBD tepat guna dan tepat sasaran, maka Abd. Hakim selaku Ketua DPRD Kota Malang meminta kepada seluruh anggota dewan yang tersebar dalam empat komisi agar rajin melakukan inspeksi mendadak (sidak) pada tahun mendatang.

“Saya mengimbau kepada para anggota DPRD pada tiap-tiap komisi, rajin melakukan sidak untuk mengetahui dan mengawasi apakah sebuah program yang dieksekusi oleh Pemkot Malang bisa sesuai target dan sasaran atau tidak,” ucapnya.

Hakim dalam kesempatan bersama para wartawan dan anak yatim piatu itu lalu meminta kepada perwakilan tiap komisi agar menyampaikan progres kinerja mereka selama Tahun 2017 ini dan agenda apa yang akan dilakukan pada tahun mendatang.

Kesempatan pertama diberikan kepada Anggota Komisi A DPRD Kota Malang, Suparno. Ia menjelaskan jika Komisi A memiliki mitra kerja sebanyak 15 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Malang. Salah satu tupoksinya adalah pada bagian hukum dan layanan publik.

Suparno menerangkan jika upaya DPRD Kota Malang akan terwujudnya model pemerintahan yang akuntabel dan terbuka sudah direalisasi dalam bentuk pembangunan “Ngalam Command Centre” yang menelan biaya cukup besar.

Adanya “Ngalam Command Centre selain untuk keperluan menjalankan sistem pemerintahan berbasis informasi dan teknologi (IT), kata Suparno, juga bisa digunakan masyarakat untuk mengadu melalui program “Sambat Online” sekaligus mengakses data demi terwujudnya model akuntabilitas sistem pemerintahan.

“Harapan kita program SKPD dilihat secara online. Masyarakat bisa mengakses secara langsung,” kata Suparno.

Dalam bidang layanan publik, Komisi A juga terus mendorong agar pelayanan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) terus melakukan tertib administrasi kepada masyarakat melalui program jemput bola.

“Pada bidan perizinan masyarakat kurang mampu jika mengurus IMB akan diberikan layanan gratis ini berkat kinerja komisi A nendorong SKPD terkait,” tandasnya.

Sementara Komisi B, diwakili oleh Sulik Lestyowati. Ia menegaskan, salah tupoksi penting yang diemban oleh komisi ini adalah bagaimana meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk mendukung suksesnya APBD. Meskipun target dari Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) sudah selalu lebih dari target, namun Komisi B menekankan agar selalu terus dikembangkan.

“Karena itu sidak di tahun depan akan kita intensifkan dalam upaya meningkatkan PAD kita agar lebih tinggi lagi,” ucap Sulik.

Komisi C yang membidangi pembangunan, diwakili oleh Mulyanto. Dalam kesempatan itu ia mengatakan jika selama ini pihaknya terus intens melakukan pengawasan terhadap program pembangunan fisik yang digarap oleh Pemkot Malang.

“Masyarakat jangan ragu untuk melaporkan jika ada yang tidak sesuai dalam bidang pembangunan,” kata Mulyanto.

Komisi C DPRD Kota Malang selama tahun 2017 ini menangani banyak permasalahan dalam tupoksi yang diembannya. Berdasarkan catatan Komisi C pada tahun 2017 ini terdapat beberapa agenda meliputi pembangunan jalan lingkungan, gorong-gorong, saluran air dan sebagainya, dimana semua dikerjakan secara lancar.

“Namun, demikian menurut catatan Komisk C ada beberapa hal yang masih belum bisa diselesaikan seperti banjir yang terjadi di beberapa titik. Karena itu Komisi c berharap untuk kegiatan pada tahun mendatang sesuai dengan program yang sudah disepakati antara DPRD dan Pemerintah bisa mengurangi banjir,” ujar Ketua Komisi C, Bambang Sumarto.

Selain itu pada Dinas Perhubungan, dari pantauan Komisi C adalah penertiban parkir, penertiban marka jalan, marka zona aman sekolah dan sebagainya dimana semua kegiatan dilaksanakan dengan lancar. Akan tetapi, catatan Komisi C menunjukkan permasalahan kemacetan yang belum bisa terurai dengan baik.

“Komisi C pada tahun 2018 mendatang berharap Dishub menjalankan tugas sesuai dengan program yang sdh disepakati bersama sehingga kemacetan bisa terurai termasuk kajian bersama soal kemacetan,” tuturnya.

Pada Dinas perumahan dan Permukiman penataan jalan dan lingkungan sudah berjalan dengan lancar. Bahkan, penerangan jalan umum dan jalan lingkungan sudah dilakukan dengan konsep meterisasi yang bisa mengurangi beban biaya PLN.

Pantauan Komisi C pada Dinas Lingkungan Hidup pada tahun ini diketahui berjalan dengan lancar dan berharap lebih baik lagi di tahun 2018 mendatang.

“Pada Barenlitbang/Bappeda program kegiatanya di tahun 2017 adalah penelitian dan pengembangan. Dan pada tahun mendatang Komisi C berharap ada penelitian terhadap potensi sumber air, mengingat sumber air kita tergantung di wilayah Kabupaten Malang,” tukas Bambang Soemarto.

Bidang pendidikan, kesehatan dan sosial di bawah pantauan Komisi D juga memperlihatkan hal yang signifikan. Menurut Ketua Komisi D DPRD Kota Malang, Imam Fauzi, selama ini pihaknya terus mendorong Dinas Pendidikan agar kualitas dunia pendidikan meningkat.

Penambahan kendaraan sekolah dan Bosda tingkat SD sekitar Rp 42 miliar dan SMP sekitar 28 miliar merupakan bukti dimana wakil rakyat benar-benar memperjuangkan masalah pendidikan dengan sangat baik.

sumber : http://politikamalang.com/dprd-kota-malang-gelar-pemberian-santunan-dan-refleksi-akhir-tahun/

Hakim : Rakornas PDI Perjuangan Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Kreatif

Hakim : Rakornas PDI Perjuangan Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Kreatif

Ketua DPRD Kota Malang, Abd Hakim terus mendorong pertumbuhan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari keterlibatan masyarakat sebagai pelaku. Pentingnya pemahaman masyarakat mengenai UMKM sebagai motor penggerak ekonomi kreatif.

Meningkatkan UMKM juga menjadi perhatian PDI Perjuangan. Hal ini terlihat dalam pelaksanaan Rakornas partai berlambang kepala banteng itu dengan mengangkat tema “Berdikari untuk Indonesia Raya”. Dari tema tersebut mencerminkan konsistensi PDI Perjuangan mewujudkan bangsa yang mandiri.

“Kami akan selalu mendorong dan mengajak masyarakat mewujudkan kemandirian secara ekonomi,” ujar Abd Hakim. Ia menambahkan bahwa rakornas saat ini bertujuan untuk memberikan pendidikan kepada masyarakat karena tidak hanya membicarakan politik dan kekuasaan. Namun ada hal penting lainnya yaitu membumikan ekonomi kreatif.

“Mungkin saat ini momen konsolidasi untuk menghadapi pilkada serentak tahun depan, tetapi kami di PDI Perjuangan dalam pertemuan besar ini tidak membicarakan itu. Kami ingin fokus mewujudkan tri sakti Bung Karno,” lanjut Sekretaris DPC Kota Malang itu.

Dalam rakornas tersebut terdapat beberapa daftar agenda workshop dengan berbagai tema. Hakim menjelaskan bahwa pelaksanaan rakornas kali ini terdapat beberapa agenda workshop yang harus dikuiti oleh setiap kader, salah satunya adalah workshop 3 membahas tentang Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK). “Workshop tentang IUMK ini diisi oleh menteri Koperasi dan UMKM, AAGN Puspayoga. Hal ini sangat penting untuk diketahui masyarakat karena ini berkaitan dengan keberlangsungan UMKM,” jelasnya.

Hakim memaparkan bahwa Perpres No.98 Tahun 2014, IUMK adalah legalitas masyarakat sebagai pelaku usaha dalam bentuk izin usaha mikro dan kecil. Manfaat dari izin itu dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam menggerakkan usahanya, pendampingan usaha, mempermudah akses pembiayaan ke lembaga keuangan baik bank maupun bukan bank, dan mendapat kemudahan dalam pemberdayaan oleh pemerintah daerah maupun pusat.

“Dengan memiliki IUMK para pelaku ekonomi paling tidak mendapat kemudahan ke lembaga keuangan dan memperluas jaringan usaha meraka,” tandasnya.

Hakim melanjutkan bahwa ada tiga prinsip pemberian IUMK. Pertama prosedur sederhana, mudah dan cepat. Kedua keterbukaan informasi bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Ketiga kepastian hukum dan kenyamanan dalam usaha.

“Karena itu penting untuk disosialisasikan kepada masyarakat demi keberlangsungan UMKM yang sudah mulai tumbuh di Kota Malang,” terangnya

Abd Hakim yang baru saja menerima penghargaan dari smesco Indonesia bidang UMKM, berjanji akan mendorong Pemkot Malang agar bisa menggerakkan sektor ekonomi ini dengan baik dan intens sosialisasikan tentang IUMK ini.

MEMBELA PALESTINA  ADALAH MENERUSKAN PERJUANGAN YASSER ARAFAT

MEMBELA PALESTINA ADALAH MENERUSKAN PERJUANGAN YASSER ARAFAT

Yasser Arafat adalah pahlawan bagi bangsa Palestina. Ia tidak gentar dengan persenjataan tentara penindas Israel. Mungkin karena telah terbiasa melihat kekejaman tentara zionis tersebut dalam melakukan aksinya terhadap bangsa Palestina. Yasser Arafat tumbuh dewasa ditengah konflik Palestina-Israel. Sejak kecil ia menunjukan ketidaksukaan kepada kaum penindas dan menyadari terdapat ketidakberesan di lingkungannya. Setelah melewati masa anak-anak, Yasser Arafat mulai menginginkan kemerdekaan bangsa Palestina dengan visi Palestina merdeka. Visi ini terus ia kobarkan dari tahun ke tahun sampai dengan membentuk organisasi mahasiswa bernama union of palestinian student yang bertujuan memperjuangkan kemerdekaan Negara Palestina.

Namanya mulai mendunia bersamaan dengan gerakan palestina merdeka (people organisation/PLO) setelah mendapatkan dukungan. Perjuangannya dalam mewujudkan kemerdekaan Palestina sampai angkat senjata secara langsung di bawah panji al-fatah yang ia dirikan. Dibawah panji Al-Fatah Yasser Arafat semakin disegani Israel, sehingga mampu memukul mundur pasukan Israel.

Jiwa nasionalis Yasser Arafat semakin terlihat dari upayanya mewujudkan kemerdekaan bangsa Palestina. Seiring berjalannya waktu sang pejuang Yasser Arafat tidak lagi menggunakan cara-cara kekerasan dalam perjuangannya mewujudkan kemerdekaan bangsa Palestina. Meskipun begitu, tetap jiwa perjuangannya tidak luntur sebelum palestina mersakan kemerdekaan sesungguhnya. Terbukti, ia lakukan melalui jalur perdamaian atau diplomasi dengan negara terkait. Hal ini dapat dilihat dari penghargaan hadiah nobel diterimanya pada tahun 1994. Namun perjuangan sang pahlawan Yasser Arafat akhirnya berakhir pada tahun 2004, ia wafat karena sakit.

Perjuangan sang pahlawan Yasser Arafat saat ini dilanjutkan dunia dalam menjaga palestina khususnya yerusalem atas klaim israel sebagai ibu kotanya melalui Amerika Serikat. Kecaman terhadap negara yahudi dan AS datang dari berbagai negara khususnya negara yang tergabung dalam Orginasi Kerjasama Islam (OKI). Kesolidan negara OKI dalam menentang AS dengan tidak mengakui yerusalem sebagai ibu kota israel, tetapi sebaliknya bahwa yerusalem adalah ibu kota Palestina. Indonesia salah satu anggota OKI pun menentang keras sikap AS atas yerusalem. Hal ini patut diapresiasi karena Indonesia melalui presiden Jokowidodo menjadi garda terdepan memperjuangkan Palestina. Ketegasan Indonesia terhadap AS merupakan percikan semangat perjuangan Yasser Arafat.

Oleh karenanya, Yasser Arafat tidak akan “mati” tetapi berlipat ganda selama kemerdekaan Palestina belum diserahkan kepada bangsa Palestina !

ALLAHUAKBAR…….

MERDEKA !!!

JOKOWI MEMBAWA MISI BUNG KARNO

JOKOWI MEMBAWA MISI BUNG KARNO

Menjelang pergantian tahun, dunia dihebohkan dengan sikap presiden Amerika Serikat Donald Trump mengakui sekaligus mendeklarasikan bahwa yerusalem adalah ibukota Israel dan pemindahan Kedubes AS dari Tel Aviv ke Yerusalem. Berdasarkan berbagai sumber bahwa yang melatar belakangi keputusan Trump terhadap yerusalem adalah janji politiknya terhadap yahudi Amerika. Hal ini telah disampaikan pada saat kampanye sebagai calon presiden dalam pemilihan beberapa waktu yang lalu. Selain itu secara hukum positif AS pemindahan kedubes AS ke Palestina merupakan amanat Undang-Undang Kedutaan Yerusalem yang disepakati Kongres AS tahun 1995 lalu.

Namun seperti diketahui, dunia mengecam pernyataan sepihak AS tersebut termasuk Indonesia. Sebagai negara yang berdaulat, Indonesia menentang keras sikap AS di bawah komando Donald Trump atas yerusalem. Secara historis Indonesia di bawah kepemimpinan Bung Karno merupakan salah satu negara yang mengakui dan mendukung kemerdekaan Palestina dari penjajahan Israel. Bahkan pada tahun 1950 Soekarno-Hatta menolak delegasi perdamaian dari Israel meskipun dijanjikan akan diakui kedaulatan Indonesia secara penuh. Selain itu, pada tahun 1955 Bung Karno menentang keras keikutsertaan Israel dalam Konferensi Asia Afrika (KAA), sebaliknya Palestina ikut hadir dalam KAA yang digelar  di Bandung itu. Tidak hanya itu, Bung Karno bahkan dengan lantang menentang kepesertaan Israel  di Asian Game. Hal itu ditunjukannya dengan tidak mengundang Israel di Asian Game tahun 1962 di Jakarta.Pada tahun yang sama Bung Karno dalam Pidatonya dengan lantang menyatakan “selama kemerdekaan bangsa Palestina belum diserahkan kepada orang-orang Palestina, maka selama itulah bangsa Indonesia berdiri menantang penjajahan Israel.” Langkah Bung Karno ini tidak terlepas dari komitmen bangsa Indonesia sebagaimana terkristalisasi dalam pembukaan UUD NRI 1945. Bahwa kemerdekaan merupakan hak segala bangsa. Komitmen inilah yang ingin diwujudkan Bung Karno bahwa Palestina juga berhak atas kemerdekaan dari segala penjajahan.

Melihat sikap Presiden Jokowidodo terhadap keputusan AS yang mendeklarasikan Yerusalem sebagai ibukota Israel tidak terlepas catatan sejarah warisan Bung Karno sekaligus implementasi tujuan Nasional Republik Indonesia. Seperti banyak diberitakan Presiden Jokowidodo ditemani ibu negara menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) luar biasa Organisasi Kerjasama Islam (OKI) yang berlangsung di Istanbul, Turki. Dalam kesempatan ini Presiden kebanggaan bangsa Indonesia tersebut mengajak negara OKI, bulatkan tekad mendukung Palestina dan menentang pernyataan sepihak Donald Trump yang menurutnya memicu konflik antar negara (dunia). Langkah ini tentu selaras dengan rekaman sejarah Bangsa Indonesia yang dikomandoi langsung Bung Karno untuk memperjuangkan kemerdekaan bangsa Palestina dengan berdiplomasi antar negara. Sikap responsif Presiden Jokowi terhadap Palestina bentuk konsistensi dan komitmen bangsa Indonesia akan kemerdekaan bangsa Palestina. Ketegasan ini seakan memutar kembali sejarah emas bangsa Indonesia dalam kancah dunia.

ALLAHUAKBAR…….. MERDEKA !!!