Komunikasi Terbuka Ketua DPRD dan Warga Kota Malang

Komunikasi Terbuka Ketua DPRD dan Warga Kota Malang

Ketua DPRD kota Malang Drs. Abd. Hakim hari ini, 6-12-2017 di ruang kerja DPRD kota Malang menerima perwakilan masyarakat yang terdiri dari berbagai macam elemen yang ada di Kota Malang, yang di antaranya adalah tokoh Akademisi, dan tokoh Seni Budaya yang ada di kota Malang.

Dalam pertemuan ini perwakilan elemen masyarakat menyampaikan tentang rencana- rencana acara yang akan di lakukan masyarakat kota Malang baik terkait dengan Politik, Sosial dan Budaya di kota Malang. Di samping itu kehadiran elemen-elemen masyarakat kota Malang ini juga dalam rangka memberi dukungan atas langkah keterbukaan beliau, dan bisa jadi langkah ini adalah sebuah fenomena, melihat perkembangan budaya politik selama ini yang cenderung sangat birokratis.

Terkait dengan keterbukaan birokrasi terutama lembaga DPRD yang beliau pimpin, Drs. Abd. Hakim menyampaikan, “Saya secara pribadi maupun institusi membuka ruang dialog seluas-luasnya untuk masyarakat kota Malang baik di kantor dewan maupun ketika ada undangan dari masyarakat kepada saya sebagai ketua DPRD,” lanjutnya.

Tentang keterbukaan kinerja DPRD, pada tgl 23 desember nanti kita akan mengundang seluruh media yang ada di Malang untuk memberikan publikasi tentang program-program dan langkah-langkah kerja DPRD kota Malang, agar masyarakat tahu apa saja yang sudah dan akan di lakukan oleh DPRD kota Malang. Masyarakat diminta ikut serta aktif dalam program-program tersebut, “Para Ketua Komisi yang nanti akan bicara dan menjelaskan,” tegasnya.

Beliau juga menyampaikan tentang anggaran-anggaran di APBD yang saat ini belum termanfaatkan dengan baik, “Anggaran-anggaran untuk Seni Budaya, Olah Raga dan Kepemudaan ini ada, dan belum maksimal penggunaannya, monggo sharing dengan DPRD tentang anggaran ini dan bagaimana pengelolaannya, mari bersama-sama untuk memajukan potensi yang ada di kota Malang,” tandasnya.

Perkembangan kota Malang yang begitu cepat, memang menuntut kerjasama semua pihak untuk bergerak dalam proses Pembangunan Kota Malang, yang tidak hanya perkembangan pembangunan fisik tetapi juga pembangunan mentalitas masyarakat.

Langkah proaktif yang sudah di ambil oleh Ketua DPRD, dengan lebih membuka diri dan komunikasi aktif yang lebih terbuka, di harapkan ke depan bisa menjadi contoh keterbukaan birokrasi yang lebih baik oleh eksekutif dan dinas-dinas yang di naunginya, agar informasi dan solusi bisa lebih mudah di dapatkan masyarakat kota Malang dengan cepat dan tepat, sehingga masyarakat kota Malang bisa merasakan manfaat dari perkembangan kotanya. (Hermin/Red)

sumber : http://buktipers.com/komunikasi-terbuka-ketua-dprd-dan-warga-kota-malang/

ABD HAKIM : PT PENDONGKRAK PAJAK

ABD HAKIM : PT PENDONGKRAK PAJAK

Ketua DPRD Kota Malang, Abd Hakim turut menyerukan taat pajak bagi mahasiswa Universitas Kanjuruhan Malang (Unikama).

Hakim menilai kegiatan Tax Goes to Campus yang digelar Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Kota Malang di Unikama, Selasa (5/12/2017) sangat tepat. Sebab, selain memberikan sosialisasi bagi mahasiswa, kegiatan ini juga diharapkan mampu mengoptimalkan keilmuan yang dimiliki.

Dalam kesempatan tersebut Abd Hakim menyampaikan bahwa penting mengapa perguruan tinggi (PT) harus terlibat dalam hal penggalian dan optimalisasi serta menumbuhkan kesadaran pembayaran pajak. Beragam potensi keilmuan yang ada di dalam PT merupakan modal dasar untuk melakukan berbagai kajian atau penelitian terkait pajak, baik itu penelitian pada aspek hukum, perilaku, sosial, dan budaya.

Lebih lanjut Ketua DPRD memaparkan masing-masing aspek tersebut. “pentingnya melakukan penelitian pada aspek hukum berkaitan dengan pembaharuan pengaturan pajak sesuai dengan perkembangan masyarakat,” papar Sekretaris DPC PDI Perjuangan ini. Sedangkan yang dimaksud aspek perlikau adalah perilaku wajib pajak dan pemungut pajak. “tentu penting juga melakukan penelitian mengenai perilaku baik wajib pajak maupun pemungut pajak, terutama mengenai perbuatan menghindari pajak oleh wajib pajak guna mengoptimalkan pendapatan di bidang pajak,” harap Abd hakim.

Menjamurnya PT di Kota Malang menjadi potensi besar dalam peningkatan pendapatan daerah di bidang pajak dan retribusi. “sesuai regulasi, kos yang terdiri 10 kamar ke atas dikenakan pajak,” jelas alumni SMA Negeri 7  Kota Malang ini. Selain itu, kampus sebagai salah satu faktor pendongkrak prekonomian masyarakat.

“banyaknya mahasiswa di Kota Malang menumbuhkan ekonomi kreatif seperti masyarakat dapat membuka berbagai macam usaha begitu pun dengan parkir,” tambahnya.

KAPOLRES MALANG KOTA SILATURAHMI DENGAN PARA WAKIL RAKYAT DI GEDUNG DPRD KOTA MALANG

KAPOLRES MALANG KOTA SILATURAHMI DENGAN PARA WAKIL RAKYAT DI GEDUNG DPRD KOTA MALANG

Suara Malang Kota – Setelah beberapa hari memimpin Kepolisian dikota Malang AKBP Asfuri berkunjung ke gedung DPRD Kota Malang untuk silahturahmi dengan para wakil rakyat yang ada di Kota Malang.

“Kami melakukan silaturahmi kepada Ketua DPRD beserta jajaran untuk menciptakan situasi di kota Malang yang kondusif saling bergandengan dan bekerjasama, siapa tahu mungkin ada informasi-informasi dari teman-teman DPRD kota Malang yang perlu saya ketahui,” terang AKBP Asfuri. Pada Rabu (6/12).

AKBP Asfuri juga menyatakan dirinya menerima beberapa usulan-usulan dari para anggota DPRD kota Malang. Seperti kondisi Polsek Kedungkandang yang dinilai sudah tidak representatif dan perlu dilakukan pemindahan lokasi.

“Kami juga membahas serta menerima masukan dan usulan-usulan yang terkait dengan Pilkada kota Malang 2018 mendatang,” terangnya.

Sementara itu, Ketua DPRD kota Malang Abdul Hakim menyatakan menyambut gembira kunjungan Kapolres Malang Kota yang baru sehingga dirinya mengundang beberapa pimpinan Fraksi dan Komisi untuk menyambut kedatangan AKBP Asfuri.

“Memang AKBP Asfuri ini sudah berpengalaman menangani kondisi di Jakarta, tetapi kota Malang ini tidak bisa diremehkan. Syukur alhamdulillah Pak Kapolres kita yang baru ini cepat menangkap usulan dan keinginan para anggota DPRD kota Malang,” ungkap Ketua DPRD kota Malang, Abdul Hakim.

Kapolres Malang Kota AKBP Asfuri ditemui oleh Ketua DPRD kota Malang Abdul Hakim, diruang kerjanya. Beserta beberapa anggota DPRD kota Malang antara lain Sri Rahayu (Golkar), M. Zainuddin AS (PKB), Syaiful Rusdi (PAN), M. Fadli (Nasdem), Sugiarto (PKS), Choirul Amri (PKS), Bambang Triyoso (PKS), Suprapto (PDIP), Indra Tjahyono (Demokrat), Sulik Sulistyowati (Demokrat), Wiwik Hendri (Demokrat), Salamet (Gerindra). (sk)

sumber : http://www.suaramalang.com/2017/12/kapolres-malang-kota-silaturahmi-dengan.html

Adopsi Gaya Jokowi, Abdul Hakim Beri Nuansa Baru Agenda Reses

Adopsi Gaya Jokowi, Abdul Hakim Beri Nuansa Baru Agenda Reses

PolitikaMalang – Suasana berbeda benar-benar ditampilkan oleh Ketua DPRD Kota Malang, Abdul Hakim dalam agenda Reses III di Rumah Dinas, Jalan Ahmad Yani, Rabu (6/12). Dalam reses yang dihadiri ratusan konstituen itu, Hakim membuat gebrakan baru pada agenda serap aspirasi masyarakat.

Mengadopsi gaya Presiden RI, Joko Widodo, Abdul Hakim yang baru saja dilantik sebagai Ketua DPRD itu memberikan kuis bagi para peserta yang hadir. Hakim, pada kesempatan ini meminta beberapa anak yang diajak orang tuanya dalam reses, untuk berani tampil menjawab pertanyaan yang diajukan.

Tiga orang anak yang dipilih secara acak diberikan pertanyaan seputar nasionalisme, dari menyebutkan kelima sila dalam Pancasila hingga menyanyikan lagu-lagu nasional.

Bahkan, politisi PDI Perjuangan itu juga tak lupa menguji anak-anak itu dengan pertanyaan seputar agama, seperti melafalkan Surat Al-Fatihah dan sebagainya. Pertanyaan itu menegaskan akan dua hal sekaligus, yakni bahwa cinta terhadap tanah air harus seimbang dengan sisi religius dan wajib selalu tertanam dalam para penerus bangsa Indonesia. Usai menjawab pertanyaan dengan tepat, Abdul Hakim memberikan hadiah kepada tiga orang anak yang beruntung tersebut.

Apa yang dilakukan Hakim cukup menyita perhatian masyarakat yang hadir dalam reses tersebut. Agenda serap aspirasi warga nampak lebih cair serta menghilangkan sekat-sekat formalistik.

“Rasa nasionalisme dan religius harus kita jaga dengan baik karena sesuai dengan nilai-nilai yang tertanam dalam Pancasila,” kata Abdul Hakim kepada Politika Malang.

Lebih dekat dengan masyarakat. Hal itulah yang ditekankan oleh Abdul Hakim kepada warga. Ia tak ragu membuka pintu rumah dinas-nya, 24 jam penuh untuk menerima aspirasi dan keluhan dari masyarakat seputar pembangunan, tata kelola pemerintahan serta hal-hal yang masuk dalam tugas pokok dan fungsi anggota legislatif.

Bahkan, pria yang terkenal ramah itu akan memfungsikan secara optimal tupoksi dewan dalam hal ini pengawasan dengan menginstruksikan 4 komisi di legislatif agar intensif melakukan inspeksi mendadak (Sidak).

“Masyarakat jangan ragu untuk datang ke Rumah Dinas, karena saya membuka pintu lebar-lebar jika ingin menyampaikan aspirasi. Pada jam kerja saya selalu bersedia untuk ditemui di kantor saya di gedung dewan dan bahkan bisa telepon atau kirim pesan singkat untuk menyampaikan aduan ataupun hal lain yang penting,” bebernya

Agenda reses terakhir pada tahun 2017 yang digelar Hakim ini benar-benar efektif. Warga memberikan masukan dan pertanyaan seputar permasalahan yang belum terselesaikan salah satunya adalah pembangunan beberapa pasar tradisional yang masih mengambang seperti Pasar Blimbing hingga Pasar Gadang. Khusus Pasar Blimbing, sampai saat ini belum ada perkembangan signifikan.

Menjawab hal itu, Abdul Hakim menegaskan jika komitmen bersama antara legislatif dan eksekutif serta pengembang sudah kuat dalam pembangunan pasar itu. Hanya saja berbagai permasalahan seperti tuntutan pedagang akan tempat relokasi di Stadion Blimbing diperbaiki dan permasalahan block plan diselesaikan masih dalam proses.

“Kita akan terus dorong realisasi pembangunan Pasar Blimbing karena pasar tradisional merupakan sentra ekonomi masyarakat,” tandasnya.

Bicara soal perekonomian masyarakat, posisi Hakim cukup tegas. Ia berpandangan jika menjamurnya toko modern di Kota Malang lambat laun ‘membunuh’ toko kelontong yang dikelola oleh warga. Karena itu di hadapan konstituennya Hakim kembali mengularkan gagasan mengenai pembatasan toko modern melalui peraturan daerah (Perda) yang saat ini sedang digodok.

“Toko modern harus dibatasi karena memang mematikan perekonomian rakyat, jika tidak ada batasan,” tandasnya.

Karena itu, Abdul Hakim mengusulkan agar di setiap kelurahan harus ada toko dengan konsep modern yang dikelola oleh warga setempat dengan skema dana hibah. Hal itu cukup penting agar perekonomian warga bisa terdongkrak dengan baik.

Dalam bidang pendidikan, Hakim menjelaskan jika saat ini sarana prasarana harus diperbaiki termasuk kelas anak didik yang masih rusak. Karenanya dalam bidang pendidikan ada tambahan dana Rp 20 miliar untuk memperbaiki infrastruktur.

“Kita berharap pada tahun mendatang pembangunan di Kota Malang bisa berjalan dengan lancar,” pungkasnya.

sumber : http://politikamalang.com/adopsi-gaya-jokowi-abdul-hakim-beri-nuansa-baru-agenda/

Istana: Belum Ada Aturan Menteri Harus Mundur atau Cuti Ikut Pilkada

Istana: Belum Ada Aturan Menteri Harus Mundur atau Cuti Ikut Pilkada

Jakarta – Menteri Sosial Khofifah Indarparawansa sudah mendapatkan dukungan dari beberapa partai politik untuk maju sebagai calon gubernur di Pilkada Jawa Timur 2018 mendatang. Lantas apakah Khofifah harus mundur atau cuti untuk mengikuti kontestasi politik itu?

Juru Bicara Presiden Johan Budi SP menegaskan, hingga hari ini Khofifah belum membahas secara resmi dengan Presiden Jokowi soal Pilkada Jatim. Karena itu, belum bisa dipastikan apakah Jokowi ingin Khofifah fokus sebagai Menteri Sosial atau di Pilkada Jatim 2018.

“Memang surat sudah disampaikan melalui Pak Mensesneg, tetapi Pak Presiden belum bertemu secara langsung dengan Bu Khofifah membicarakan tentang hal ini,” kata Johan Budi saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (4/12/2017).

Johan mengatakan, secara lisan memang Khofifah pernah menyampaikan niatnya untuk bertemu dengan Presiden Jokowi. Namun, pertemuan resmi antara keduanya belum terlaksana.

“Secara lisan, memang pernah disampaikan ya keinginan itu beberapa waktu yang lalu. Kemudian semakin mengerucut sinyal bahwa Bu Khofifah akan maju Pilgub Jawa Timur itu juga sudah dibaca di media-media yang menulis tentang itu. Lalu apakah Bu Khofifah sudah secara resmi bertemu Presiden dan apa sikap Presiden? Nah itu yang belum bisa disampaikan karena saya belum dapat informasinya,” jelas Johan.

Johan mengaku sudah berkomunikasi dengan Khofifah mengenai masalah ini. “Katanya (Khofifah) mau menyampaikan langsung kepada Presiden,” katanya.

Terkait dengan aturan apakah Khofifah harus cuti atau mengundurkan diri dari jabatan Menteri Sosial untuk ikut Pilkada Jatim, Johan belum bisa memastikan. Sebab, tidak ada aturan khusus yang mengatur persoalan itu.

“Memang kalau kita mengacu pada pengalaman yang dulu kan belum pernah ada menteri yang maju ke Pilgub. Kan belum pernah ada. Yang kedua, UU tentang kementerian negara juga tidak diatur. Yang ketiga di UU Pilkada sepertinya tidak diatur. Dia hanya mengatur UU Pilkada itu anggota DPR, DPD, DPRD, kalau enggak salah ya. Kalau dia maju. Mungkin dikonfirmasi ke pakar hukum,” kata Johan.

“Nanti apakah Bu Khofifah akan mundur memilih running di Pilgub atau tidak, saya belum tahu. Tapi dari statement-nya Pak JK kan memberikan saran sebaiknya salah satu ya. Pak Wapres menyampaikan sebagainya memilih salah satu. Apakah running di Pilgub, atau tetap jadi Mensos,” tambah Johan.
(jor/idh)

 

sumber : https://news.detik.com/berita/d-3754186/istana-belum-ada-aturan-menteri-harus-mundur-atau-cuti-ikut-pilkada