PILKADA : CUTI PETAHANA DAN PENGUNDURAN DIRI ANGGOTA DEWAN  SERTA PENGGUNA ANGGARAN, ADILKAH?

PILKADA : CUTI PETAHANA DAN PENGUNDURAN DIRI ANGGOTA DEWAN SERTA PENGGUNA ANGGARAN, ADILKAH?

Pasca Runtuhnya dinding romantisme Orde Baru dengan di ikuti runtutan perubahan UUD 1945, pelaksanaan demokrasi di Indonesia dilaksanakan berdasarkan konstitusi sebagai norma hukum tertinggi (law of the land) dalam sebuah negara yang berdasar atas hukum (rule of law). Dalam sistem demokrasi, penyelenggaraan negara itu harus bertumpu pada partisipasi dan kepentingan rakyat sebagai bentuk manifestasi penghormatan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Implementasi negara hukum itu harus ditopang dengan sistem demokrasi. Hubungan antara negara hukum dan demokrasi tidak dapat dipisahkan. Demokrasi tanpa pengaturan hukum akan kehilangan bentuk dan arah, sedangkan hukum tanpa demokrasi akan kehilangan makna.

sistem demokrasi yang dianut Indonesia dalam penyelenggaraan pemerintahan negaranya, menentukan bahwa pengisian jabatan-jabatan politik penting dalam pemerintahannya dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dalam hal ini seluruh pengisian jabatan keanggotaan DPR, DPD dan DPRD dipilih oleh rakyat melalui Pemilu Legislatif (Pileg). Demikian juga Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh rakyat melalui pemilihan Presiden (Pilpres). Begitu juga halnya dengan pengisian jabatan kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan kepala daerah (Pilkada).

Khusus pembahasan mengenai pilkada pada kesempatan ini dengan merujuk pada Undang-Undang No 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubenur, Bupati dan Walikota menjadi undang-undang, Undang-Undang No 8 Tahun 2015 sebagai perubahan pertama dan Undang-undang No 10 Tahun 2016 sebagai perubahan keduanya yang menjadi dasar Hukum Pilkada di Indonesia saat ini.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh warga negara yang ingin mengikuti pilkada yang selalu mendapatkan perhatian dari Undang-Undang sebagaimana disebutkan diatas. Yang menjadi sorotan utama adalah mengenai kewajiban mengundurkan diri dari jabatannya bagi kepala daerah yang akan mencalonkan diri menjadi Calon kepala daerah lain sejak ditetapkannya sebagai calon. Berhenti dari jabatannya berdasarkan Undang-Undang pilkada hanya di peruntukkan bagi Kepala daerah yang mencalonkan diri di daerah yang berbeda, Namun untuk mencalonkan di daerah yang sama sebagaimana diatur dalam pasal 70 ayat (3)  kepala daerah di persyaratkan untuk menjalani cuti di luar tanggungan negara dan tidak diperbolehkan menggunakan fasilitas yang berkaitan dengan jabatannya.

Diawal berdasarkan Undang-Undang tentang pilkada anggota DPR, DPD dan DPRD yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah diberikan syarat Untuk “memberitahukan pencalonannya” sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota kepada Pimpinan Dewan perwakilan Rakyat bagi anggota DPR, atau pimpinan DPD bagi anggota Dewan perwakilan daerah atau pimpinan DPRD bagi anggota Dewan perwakilan Rakyat Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/kota. Namun setelah dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015, Mahkamah secara tegas menyatakan anggota DPR, DPD dan DPRD harus mengajukan pengunduran diri secara tertulis sejak ditetapkan menjadi peserta pemilihan kepala daerah yang kemudian diatur dalam perubahan Kedua Undang-undang pilkada pasal 7 ayat (2) huruf s yang berbunyi sebagai berikut: “Menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan”.

Perubahan dengan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015 ini sebenarnya berawal dari kondisi Anggota DPR, DPD dan DPRD (disingkat anggota Dewan) pada saat mencalonkan diri yang hanya memberitahukan pada pimpinan dewan saja, hal ini tidaklah memberikan suatu kondisi tertentu dan berakibat pada anggota dewan tetap memiliki hak dan kewajiban sebagai anggota dewan pada saat mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah. Kondisi anggota dewan yang mencalonkan diri dalam Undang-Undang pilkada (sebelum dirubah) pun disejajarkan dengan kondisi PNS, kepala desa, anggota TNI, Polri, atau pejabat BUMN/BUMD yang diharuskan untuk mundur ataupun berhenti. Pada dasarnya ada perbedaan antara TNI, Polri, PNS atau Pejabat BUMN/BUMD dengan anggota dewan itu sendiri, anggota dewan memiliki masa jabatan yang jelas ditentukan yakni selama 5 tahun, tetapi pejabat lainnya seperti disebutkan tidaklah terikat dengan waktu sampai masa pensiunnya, maka sebenarnya penyamaan tersebut tidaklah dapat dilakukan.

Berkaitan dengan kondisi hukum dari keanggotaan Dewan yang mencalonkan diri pada pilkada dalam Undang-Undang Pilkada (sebelum dirubah) menurut mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD berdasarkan pandangan etis memiliki satu kondisi yang bisa di tentukan kepada anggota dewan yakni dengan mengajukan cuti sebagai anggota dewan dan tidak harus mengajukan pengunduran diri.(Kompas.com 25/05/2016)

Perbedaan Syarat yang ditentukan terhadap anggota dewan dengan pejabat publik lainnya yang memiliki kewenangan mennggunakan anggaran (uang rakyat) menimbulkan suatu pertanyaan baru, apakah hal ini dapat dikatakan diskriminatif atau tidak?

Tidak bermaksud menjawab pertanyaan tersebut akan dipaparkan pula lebih lanjut mengenai cuti petahana dalam pencalonan sebagai kepala daerah yang pernah diajukan Judicial review oleh Ahok yang menyatakan bahwa cuti petahana dapat mengakibatkan masa jabatannya berkurang dan dapat menghambat program kerja yang sedang berjalan. namun permohonan ini ditolak oleh Mahkamah Konstitusi dengan memberikan pertimbangan bahwa cuti bagi petahana bertujuan untuk mengantisipasi potensi penyelewengan atau penyalahgunaan wewenang oleh petahana selama mengikuti pilkada. Pertanyaan yang muncul kemudian apakah cuti dapat menghilangkan atau meminimalisir penyelewenagan  penggunaan anggaran (uang rakyat) untuk kepentingannya?

Pada dasarnya cuti tidaklah menghilangkan sosok calon ini sebagai Pejabat publik, karena setelah masa cuti selesai, para pejabat publik akan kembali bertugas memangku jabatannya. Hal tersebut diatas dapat memicu Penggunaan pengaruh secara psikologis terhadap instansi-instansi yang ada dibawahnya walaupun tidak secara jelas terlihat pastinya secara struktural memiliki dampak.

Selain itu, Undang-Undang telah meberikan rambu untuk tidak disalahgunakannya kewenangan sebagai kepala daerah maupun jabatan publik lainnya yang memiliki kewenangan meggunakan anggaran tersebut (uang rakyat), yakni dengan menyepadankan waktu efektif pilkada selama 6 bulan dan menanggalkan beberapa kewenangan kepala daerah atau jabatan publik tersebut. Namun apakah kampanye abu-abu (penyebutan kampannye terselubung) dengan menggunakan berbagai fasilitas dan anggaran baik APBD atau APBN tidak terjadi sebelum 6 bulan bahkan jauh sebelum ketentuan tersebut.

Berbagai jawaban bisa saja muncul dengan berbagai asumsi yang ada, namun sekedar menjadi pertimbangan bahwasanya semua pengguna anggaran, Kepala daerah dan anggota dewan dalam hal ini DPRD merupakan unsur pemerintahan daerah di Indonesia dengan masa jabatan 5 tahun.

KEPEMIMPINAN TRANSFORMATIF YANG DIDAMBAKAN MASYARAKAT???

KEPEMIMPINAN TRANSFORMATIF YANG DIDAMBAKAN MASYARAKAT???

PILKADA merupakan sarana untuk melahirkan pemimpin (dalam hal ini kepala daerah) yang sesuai dengan keinginan masyarakat. Diharapkan akan lahir peminpin  yang dapat memposisikan diri dan tidak bersifat instruktif kepada rakyat. Dari berbagai tipe-tipe kepemimpinan yang ada, tipe kepemimpinan Transformatif dengan permasalahan yang makin kompleks saat ini lebih relevan dan  dapat dikatakan  didambakan oleh masyarkat. Relevansi Tipe kemimpinan ini dapat pula ditinjau berdasarkan kondisi  dimana banyaknya para pemimpin yang berurusan dengan hukum.

Pemimpin yang transformatif lebih mementingkan revitalisasi bangsa dan daerahnya secara menyeluruh ketimbang memberikan instruksi-intruksi yang bersifat top down. Pemimpin yang transformatif lebih memposisikan diri mereka sebagai mentor yang bersedia menampung aspirasi masyarakat. Pemimpin yang transformatif lebih menekankan pada bagaimana merevitalisasi institusinya, baik dalam level organisasi maupun negara (daerah). Pemimpin yang trasformatif memiliki ciri-ciri berikut :

  1. Memiliki kharisma.
  2. Senantiasa menghadirkan stimulasi intelektual. Artinya, selalu membantu dan mendorong para pengikutnya (masyarakat) untuk mengenali ragam persoalan dan cara-cara untuk memecahkannya.
  3. Memiliki perhatian dan kepedulian terhadap masyarakatnya. Mereka memberikan dorongan, perhatian, dukungan kepada masyarakat untuk melakukan hal yang terbaik bagi dirinya sendiri dan daerahnya.
  4. Senantiasa memberikan motivasi yang memberikan inspirasi bagi masyarakat dengan cara melakukan komunikasi secara efektif dengan menggunakan simbol-simbol, tidak hanya menggunakan bahasa verbal.
  5. Berupaya meningkatkan kapasitas masyarakatnya agar bisa mandiri, tidak selamanya tergantung pada sang pemimpin.
  6. Lebih banyak memberikan contoh ketimbang banyak berbicara. Artinya, Ada sisi keteladanan yang dihadirkan kepada masyarakatnya dengan lebih banyak bekerja ketimbang banyak berpidato yang berapi-api tanpa disertai tindakan yang konkrit.

Pemimpin (kepala daerah) merupakan teladan atau cermin bagi setiap warganya. Oleh karena itu kepala daerah minimal memiliki tiga kecerdasan yaitu :

  1. Kecerdasan intelektual

Kecerdasan ini adalah mutlak dimiliki oleh setiap kepala daerah sehingga dapat menjalankan roda pemerintahannya dengan baik dan dengan sendirinya akan berdaulat secara politik yaitu kepala daerah yang tidak dapat diintervensi oleh siapapun dalam menentukan kebijakan yang baik untuk daerahnya karena kapasitas intelektual yang cukup. Kecerdasan ini minimal memahami bidang pemerintahan seperti administrasi, hukum atau lainnya.

  1. Kecerdasan spritual

Di Indonesia dapat dipastikan bahwa setiap orang mimiliki keyakinan atas Zat yang lebih tinggi darinya. Hal ini merupakan fitrah manusia sebagai makhluk yang berketuhanan. Menyadari kelemahan sebagai manusia dan bergantung kepada Pemilik “kerjaan” yang sesungguhnya merupakan sikap tunduk dan patuh terhadap Yang Maha Kuasa sehingga terhindar dari berbagai ujian dan godaan yang menjerumuskan.

  1. Kecerdasan emosial

Pemimpin yang memiliki kecerdasan ini mampu menerima, menilai, mengelola, serta mengontrol emosi dirinya dan orang lain. Dalam hal ini emosi mengacu pada perasaan terhadap informasi akan suatu hubungan. Orang yang ber IQ tinggi tetapi karena emosinya tidak stabil dan mudah marah sering kali keliru atau salah dalam menentukan dan memecahkan persoalan karena tidak dapat berkonsentrasi. Emosi yang sering tidak terkuasai dalam menghadapi persoalan dan bersikap terhadap orang lain sehingga banyak menimbulkan konflik. Sehingga kecerdasan emosi merupakan kapasitas manusiawi yang dimiliki oleh seorang dan sangat berguna untuk menghadapi, memperkuat diri, atau mengubah kondisi kehidupan yang tidak menyenangkan menjadi suatu hal yang wajar untuk diatasi.

  1. Keberanian dalam mengambil suatu keputusan

Selain tiga kecerdasan tersebut, pemimpin atau kepala daerah juga harus mimiliki keberanian dalam mengambil sikap (kebijakan) yang berpihak terhadap publik tentu dengan tidak mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kota Malang saat ini membutuhkan pemimpin yang berani dalam banyak hal dengan dasar tiga kecerdasan diatas (intelektual, spiritual, emosional) tentu untuk dan atas nama masyarakat. Karena ketakutan akan menghambat segala lini pembangunan. Maka takutlah terhadap rasa takutmu, karena rasa takutmu menghilangkan kecerdasan mu kata munir. Pelaksanaan PILKADA kali ini diharapkan melahirkan pemimpin sipil yang militer dan militer yang sipil.

SEMOGA BERMANFAAT !!

Hakim: Semangat Pemuda Indonesia Akan Menggetarkan Dunia

Hakim: Semangat Pemuda Indonesia Akan Menggetarkan Dunia

Tak ada yang mengelak jika peran pemuda sangat penting dalam upaya membangun Indonesia. Pada momen spesial Hari Sumpah Pemuda yang jatuh setiap tanghal 28 Oktober ini, Ketua DPRD Kota Malang, Abdul Hakim melakukan sejumlah refleksi tentang pemuda dan problematikanya selama ini.

Menurutnya pemuda Indonesia memiliki kekuatan untuk menggetarkan dunia. Hal itu terbukti, baik dalam momen ikrar Sumpah Pemuda hingga reformasi tak lepas dari peran pemuda di dalamnya.

“Bung Karno pernah berkata beri aku 10 pemuda yang semangatnya berkobar-kobar maka akan aku goncangkan dunia, itu benar adanya,” kata Hakim

Merefleksi peran pemuda dalam pembangunan di Indonesia, menurut Hakim sedikitnya perlu diperhatikan dalam upaya menyongsong Indonesia emas tahun 2045. Pemuda wajib memahami perjalanan sejarah bangsa melalui berbagai bentuk refrensi seperti banyaknya peninggalan sejarah, baik lewat pemutaran film-film sejarah seperti gerakan G30S/PKI, Terorism, dan Kapitalis serta Imperialis bangsa asing terhadap bangsa Indonesia.

Pertama, menurut Hakim pemuda wajib mempelajari, memahami dan tidak antipati terhadap politik serta menciptakan budaya politik yang berdaulat tanpa ada intervensi pihak asing.

“Melalui politik pemuda bisa mengambil keputusan yang menguntungkan serta mensejahterakan masyarakat dan melindungi kepentingan masyarakat secara menyeluruh baik bidang ekonomi, keamanan, politik dan sosial budaya,” kata Hakim.

Hal kedua, Hakim mengimbau kepada pemuda agar bisa mandiri dan selalu berpikir Berdikari. Karena, tantangan yang dihadapi dalam era globalisasi ini jauh lebih besar dan lebih berat dari era sebelumnya. Itu juga diiringi dengan persaingan ketat sebab dunia kini tanpa batas dengan hadirnya teknologi yang canggih.

“Dengan tanpa batas ini penjajahan sudah masuk ke segala lini sampai yang terkecil yakni keluarga. Karena itu kemandirian kita dalam segala hal akan mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara agar hidup dalam kesejahteraan dan tidak tergantung serta dipermainkan oleh kekuatan ekonomi asing yang merongrong sumber kekayaan NKRI,” bebernya.

Pesan ketiga, Hakim berharap para pemuda generasi mendatang wajib mempelajari dan memahami secara mendalam dan benar perihal sejarah dan budaya Indonesia. Kenapa hal itu penting? Karena melalui hal tersebut bisa ditemukan titik dimana bangsa Indonesia makin kokoh persatuan dan kesatuannya.

“Upaya untuk menghancurkan NKRI dengam berbagai cara terus dilakukan oleh kekuatan asing baik melalui skema ekonomi mengadu domba lewat isu SARA dan sebagainya. Maka kepribadian dalam berkebudayaan wajib dijaga dan dipahami,” ungkapnya.

Beranjak dari tiga hal itu, Hakim berharap jika pemuda merupakan harapan bangsa dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur sebagaimana tertuang dalam UUD 1945. Peran pemuda harus terus didorong melalui ide kreatif dan gagasan yang mereka bangun sebagai bukti sumbangsih untuk Indonesia.

“Karena dengan peran serta seluruh anak bangsa dalam pembangunan maka terwujudlah segala cita-cita menuju masyarakat yang adil makmur sentosa lahir dan batin sebagaimana cita-cita pendiri bangsa. Merdeka!” Pungkasnya.

Sumber : http://politikamalang.com/hakim-semangat-pemuda-indonesia-akan-menggetarkan-dunia/

Kemacetan Kota Malang dan Solusi Mengatasinya

Kemacetan Kota Malang dan Solusi Mengatasinya

Kemacetan Kota Malang sudah semakin menjadi-jadi. Bahkan survei salah satu lembaga menempatkan kota pendidikan ini menjadi daerah termacet urutan ke empat dari Bangkok, Jakarta dan Bandung.

Aktifitas kendaraan yang padat di berbagai titik seperti Jalan Ahmad Yani, Jalan Soekarno – Hatta, Jalan MT Haryono serta beberapa titik lainnya makin tak terelakkan utamanya pada akhir minggu. Kemacetan akan berdampak signifikan pada laju pertumbuhan ekonomi karena membuat para investor tidak lagi melirik Kota Malang sebagai lokasi untuk menanamkan modalnya.

Jika kita melihat tren kemacetan, maka tidak saja terjadi di Kota Malang, namun di beberapa daerah juga utamanya ibu kota Jakarta juga mengalami hal yang sama. Artinya problematika kemacetan merupakan masalah bersama yang harus dipecahkan oleh semua komponen baik pemegang kebijakan hingga masyarakat.

Menganalisa Kemacetan di Kota Malang bisa kita tinjuau dari beberapa hal. Pertama, kawasan kota ini terletak pada jalan poros, sehingga kendaraan dari berbagai daerah yang hendak menuju Kota Surabaya dan sebaliknya, dari Surabaya mengarah ke kawasan selatan melintasi Kota Malang. Hal ini tentu membuat aktifitas lalu lalang kendaraan menjadi padat setiap harinya.

Kedua, Kota Malang terletak di tengah antara dua kawasan yang kini jadi objek wisata yakni Kota Batu dan Kabupaten Malang. Hal itu menyebabkan kondisi carut marut kendaraan utamanya pada ‘week end’ menjadi lebih padat dari biasanya. Kendaraan terus mengalir menuju tempat wisata Kota Batu juga Pantai Selatan di Kabupaten Malang, sedang poros jalan yang dilalui di dalam kota hanya dua arah yakni jalan tengah kota dari arah Balearjosari ke Jalan Ahmad Yani yang menuju ke arah selatan serta dari Arah Balearjosari ke Jalan Panji suroso ke arah selatan dan sebaliknya.

Lalu bagaimana mengatasi kemacetan jalan yang sudah makin menjadi-jadi di Kota Malang saat ini. Ada beberapa gagasan dan ide. Pertama, pemerintah dan seluruh jajaran harus ikut aktif dalam percepatan Jalan Tol Malang – Pandaan (Mapan) yang menjadi alternatif solusi untuk memecah kendaraan yang masuk ke Kota Malang melalui kawasan Balearjosari.

Kedua, harus ada solusi alternatif ke arah Kota Batu sehingga kendaraan yang akan ke kota wisata itu tidak melintas di tengah kota sehingga terjadi penumpukan kendaraan. Akan tetapi kita juga bisa mengamati perkembangan kota besar seperti Jakarta yang banyak memiliki jalan tol sebagai solusi. Karena itu perlu beberapa hal untuk dikaji bersama baik tataran eksekutif maupun legislatif.

Ketiga adalah pemecahan tempat bisnis dan hiburan agar tidak terpusat pada satu titik. Seperti kita tahu sebagai kota wisata dan industri, kawasan hiburan dan bisnis merupakan magnet baik bagi wisatawan maupub pebisnis untuk datang ke area tersebut. Pemecahan itu sangat diperlukan, karena selain memecah kemacetan juga upaya melakukan pemerataan ekonomi.

Keempat, diperlukan pembatasan jumlah kendaraan secara masal baik roda dua atau roda empat dengan aturan dan perundangan yang jelas dan tegas. Kita tahu bahwa jumlah kendaraan terus meningkat setiap tahunnya, dan luas jalan di Kota Malang tidak pernah bertambah. Jika tidak ada pembatasan kendaraan, ditambah dengan pelebaran jalan yang kurang, maka kemacetan akan menjadi hal yang masif di segala titik penjuru Kota Malang.

Kelima, diperlukan angkutan umum yang layak, nyaman, aman dan murah untuk masyarakat, sehingga hal itu mampu mengurangi pemakaian kendaraan pribadi yang merupakan salah satu penyebab kemacetan. Hal ini juga bisa menjadi solusi terkait benturan kepentingan antara angkutan online dan konvensional yang pada akhirnya juga merugikan bukan hanya para penumpang akan tetapi juga berimbas pada sektor ekonomi.

Keenam, Adanya ketegasan dan kemauan bersama antara para pengambil kebijakan, pengusaha dan para pekerja untuk mengatur waktu jam masuk dan pulang kerja, sehingga pada jam-jam tertentu tidak terjadi kemacetan.

Ketujuh, dengan mengurangi jumlah kendaraan secara masal maka diperlukan solusi sebagai pengganti pendapatan dari sektor pajak kendaraan yg secara riil terdata per-tahunnya.

Kedelapan, pemberian skill akan petugas dadakan pengatur lalu lintas yang berada di beberapa titik. Karena, keberadaan petugas dadakan yang tanpa skill dan kemampuan mengatur lalu lintas itu justru makin membuat jalanan macet. Karena itu saya memberikan saran agar para petugas dadakan itu perlu memiliki skill dan legalitas yang jelas serta ada jaminan akan keselamatan kerja mereka, karena bagaimanapun dalam situasi sekarang ini saya melihat masih ada masyarakat kita yang peduli dan mau beraktifitas ikut andil membantu mengatur dan mengurai kemacetan arus lalin.

Semoga ide dan gagasan ini bisa menjadi solusi bersama dalam mengatasi kemacetan di Kota Malang yang saya kira sudah cukup memprihatinkan dan perlu segera ada solusi.

Salam Satu Jiwa!

*Penulis adalah Ketua DPRD Kota Malang sekaligus Sekertaris DPC PDI Perjuangan Kota Malang

Sumber : http://politikamalang.com/kemacetan-kota-malang-dan-solusi-mengatasinya/