PRAGMATISME POLITIK PENYUBUR UJAR KEBENCIAN

PRAGMATISME POLITIK PENYUBUR UJAR KEBENCIAN

Ujar kebencian, fitnah/kebohongan, dan perbuatan sejenisnya berbasis kebencian merupakan strategi ampuh dalam menjulang dukungan masyarakat pada helatan demokrasi baik lokal maupun nasional. Perbuatan berbasis kebencian dengan kemasan SARA masih dipertontonkan para elit politik hingga saat ini. Seakan kebencian dengan berbagai kemasan dipelihara dan bahkan “diternak” sebagai tambahan amunisi untuk menyerang kompetitornya. Drama tindakan basis kebencian mencuat sejak pilres 2014 dengan berbagai macam kemasan mulai dari agama, etnis, golongan seperti PKI dan lainnya terbukti bisa mengacaukan situasi sosial. Kekacauan ini berbuntut konflik horizontal dengan memakan korban. Selesainya hajatan nasional (pilres) tersebut tidak membuat para pelaku ujar kebencian meniadakan perbuatan tersebut, justru dipelihara dan dikembangbiakkan. Telihat setelah penetapan calon presiden terpilih cara demikian terus digunakan untuk menyerang.

Berkembangnya perbuatan berbasis kebencian menjadi tanggungjawab baru bagi pemegang tongkat kekuasaan. Isu ini menjelma menjadi tantangan untuk diselesaikan dengan segera mungkin sehingga dapat dikatakan mampu menggeser problem sosial yang jauh lebih krusial seperti kemiskinan, penegakan hukum dan keberpihakan terhadap publik lainnya. Kerena bermula dari helatan demokrasi maka dapat dipastikan pelaku perbuatan bebrasis kebencian tidak terlepas dari para elit politik. Ujaran kebencian seakan menjadi kartu As ketika di posisi terpojok atau dipojokkan lawan politiknya. Kecacatan lawan politik seperti mudah didapatkan karena situasi tidak menguntungkan. Hal ini bisa saja dilakukan oleh kawan atau koalisi karena momen tertentu seperti koalisi retak ditengah jalan atau menjelang pemungutan suara terjadi perceraian bukan karena alasan ideologi namun karena kepentingan masing-masing. Oleh sebab itu kepentinganlah yang abadi dalam drama politik yang dipertontonkan para elit politik selama ini.

Setelah pilres 2014 masyarakat kembali harus menyerahkan sebagian kekuasaannya ditingkat daerah yaitu dalam helatan pilkada serentak untuk pertama kalinya. Pada saat ini masyarakat kembali disuguhkan berbagai macam informasi namun tetap pada tujuan yang sama memecah persatuan dan mengusik perdamaian di masyarakat. Iklim pilpres kembali dihadirkan bahkan lebih panas. Terlihat masyarakat terpecah atas nama agama khususnya dalam pilkada DKI Jakarta yang memicu berbagai gerakan masa dan berbuntut pada persoalan hukum. Hal ini tidak terlepas dari ujaran kebencian yang dimainkan para elit politik. Seperti yang telah disampaikan bahwa ujaran kebencian menjadi senjata ampuh dalam mengalahkan lawan politik. Isu agama dan lainnya yang berpotensi memecahbelah masyarakat memang sangat sensitif meskipun perbedaan ini menjadi kekuatan bangsa Indonesia namun disisi lain menjadi senjata ampuh untuk mengkerdilkan bangsa ini.

Kondisi demikian menunjukan pragmatisme politik, menggunakan ujaran kebencian menjadi pemenang dalam pertarungan politik tidak sejalan dengan ide demokrasi pancasila. Pragmatisme politik tentu tidak akan melihat proses perjuangan dan ideologi namun hanya karena kepentingan dan peluang yang lebar sehingga menggeser peran ideologi dan proses tersebut. Berkembangnya pragmatisme politik tidak terlepas dari proses perkaderan. Khusus parpol sebagai pilar demokrasi mampu melahirkan tokoh atau pemimpin sesuai dengan karakter dan ideologinya tentu ini akan terjadi apabila proses perkaderan dari parpol berjalan sebagaimana mestinya. Jika demikian akan menutup kemungkinan terjadinya “pembajakan” kader antar parpol.

Kondisi demikian dapat dijadikan refrensi dalam menyongsong hajatan lima tahunan itu dalam mewujudkan demokrasi yang sehat dan mencegah terjadinya krisis kepemimpinan baik ditingkat lokal maupun nasional. Masyarakat sudah sepatutnya disuguhkan cara-cara yang etis dalam berpolitik sekaligus memberi pendidikan politik sesuai dengan kesucian demokrasi.  Perlu adanya kesadaran kolektif bahwa pilkada atau pemilu hanyalah sarana dalam negara demokrasi untuk melahirkan pemimpin. Perbedaan secara pilihan adalah hal yang lumrah dalam berdemokrasi namun tidak menjadi awal permusuhan. Saling menerima masih sangat sulit apabila melihat selama beberapa kali diadakannya hajatan lima tahunan tersebut. Ini yang disebut dengan kedewasaan politik.

Pada dasarnya hal tersebut dapat dihindari apabila para elit politik tidak menggunakan perbuatan berbasis kebencian. Seharusnya para elit politik ini mencerminkan kedewasaannya sebagai pelaku politik. Menghilangkan cara berpikir pragmatis sangat memungkinkan untuk menghindari kekacauan sosial dalam momentum politik.

MEMBELA PALESTINA  ADALAH MENERUSKAN PERJUANGAN YASSER ARAFAT

MEMBELA PALESTINA ADALAH MENERUSKAN PERJUANGAN YASSER ARAFAT

Yasser Arafat adalah pahlawan bagi bangsa Palestina. Ia tidak gentar dengan persenjataan tentara penindas Israel. Mungkin karena telah terbiasa melihat kekejaman tentara zionis tersebut dalam melakukan aksinya terhadap bangsa Palestina. Yasser Arafat tumbuh dewasa ditengah konflik Palestina-Israel. Sejak kecil ia menunjukan ketidaksukaan kepada kaum penindas dan menyadari terdapat ketidakberesan di lingkungannya. Setelah melewati masa anak-anak, Yasser Arafat mulai menginginkan kemerdekaan bangsa Palestina dengan visi Palestina merdeka. Visi ini terus ia kobarkan dari tahun ke tahun sampai dengan membentuk organisasi mahasiswa bernama union of palestinian student yang bertujuan memperjuangkan kemerdekaan Negara Palestina.

Namanya mulai mendunia bersamaan dengan gerakan palestina merdeka (people organisation/PLO) setelah mendapatkan dukungan. Perjuangannya dalam mewujudkan kemerdekaan Palestina sampai angkat senjata secara langsung di bawah panji al-fatah yang ia dirikan. Dibawah panji Al-Fatah Yasser Arafat semakin disegani Israel, sehingga mampu memukul mundur pasukan Israel.

Jiwa nasionalis Yasser Arafat semakin terlihat dari upayanya mewujudkan kemerdekaan bangsa Palestina. Seiring berjalannya waktu sang pejuang Yasser Arafat tidak lagi menggunakan cara-cara kekerasan dalam perjuangannya mewujudkan kemerdekaan bangsa Palestina. Meskipun begitu, tetap jiwa perjuangannya tidak luntur sebelum palestina mersakan kemerdekaan sesungguhnya. Terbukti, ia lakukan melalui jalur perdamaian atau diplomasi dengan negara terkait. Hal ini dapat dilihat dari penghargaan hadiah nobel diterimanya pada tahun 1994. Namun perjuangan sang pahlawan Yasser Arafat akhirnya berakhir pada tahun 2004, ia wafat karena sakit.

Perjuangan sang pahlawan Yasser Arafat saat ini dilanjutkan dunia dalam menjaga palestina khususnya yerusalem atas klaim israel sebagai ibu kotanya melalui Amerika Serikat. Kecaman terhadap negara yahudi dan AS datang dari berbagai negara khususnya negara yang tergabung dalam Orginasi Kerjasama Islam (OKI). Kesolidan negara OKI dalam menentang AS dengan tidak mengakui yerusalem sebagai ibu kota israel, tetapi sebaliknya bahwa yerusalem adalah ibu kota Palestina. Indonesia salah satu anggota OKI pun menentang keras sikap AS atas yerusalem. Hal ini patut diapresiasi karena Indonesia melalui presiden Jokowidodo menjadi garda terdepan memperjuangkan Palestina. Ketegasan Indonesia terhadap AS merupakan percikan semangat perjuangan Yasser Arafat.

Oleh karenanya, Yasser Arafat tidak akan “mati” tetapi berlipat ganda selama kemerdekaan Palestina belum diserahkan kepada bangsa Palestina !

ALLAHUAKBAR…….

MERDEKA !!!

JOKOWI MEMBAWA MISI BUNG KARNO

JOKOWI MEMBAWA MISI BUNG KARNO

Menjelang pergantian tahun, dunia dihebohkan dengan sikap presiden Amerika Serikat Donald Trump mengakui sekaligus mendeklarasikan bahwa yerusalem adalah ibukota Israel dan pemindahan Kedubes AS dari Tel Aviv ke Yerusalem. Berdasarkan berbagai sumber bahwa yang melatar belakangi keputusan Trump terhadap yerusalem adalah janji politiknya terhadap yahudi Amerika. Hal ini telah disampaikan pada saat kampanye sebagai calon presiden dalam pemilihan beberapa waktu yang lalu. Selain itu secara hukum positif AS pemindahan kedubes AS ke Palestina merupakan amanat Undang-Undang Kedutaan Yerusalem yang disepakati Kongres AS tahun 1995 lalu.

Namun seperti diketahui, dunia mengecam pernyataan sepihak AS tersebut termasuk Indonesia. Sebagai negara yang berdaulat, Indonesia menentang keras sikap AS di bawah komando Donald Trump atas yerusalem. Secara historis Indonesia di bawah kepemimpinan Bung Karno merupakan salah satu negara yang mengakui dan mendukung kemerdekaan Palestina dari penjajahan Israel. Bahkan pada tahun 1950 Soekarno-Hatta menolak delegasi perdamaian dari Israel meskipun dijanjikan akan diakui kedaulatan Indonesia secara penuh. Selain itu, pada tahun 1955 Bung Karno menentang keras keikutsertaan Israel dalam Konferensi Asia Afrika (KAA), sebaliknya Palestina ikut hadir dalam KAA yang digelar  di Bandung itu. Tidak hanya itu, Bung Karno bahkan dengan lantang menentang kepesertaan Israel  di Asian Game. Hal itu ditunjukannya dengan tidak mengundang Israel di Asian Game tahun 1962 di Jakarta.Pada tahun yang sama Bung Karno dalam Pidatonya dengan lantang menyatakan “selama kemerdekaan bangsa Palestina belum diserahkan kepada orang-orang Palestina, maka selama itulah bangsa Indonesia berdiri menantang penjajahan Israel.” Langkah Bung Karno ini tidak terlepas dari komitmen bangsa Indonesia sebagaimana terkristalisasi dalam pembukaan UUD NRI 1945. Bahwa kemerdekaan merupakan hak segala bangsa. Komitmen inilah yang ingin diwujudkan Bung Karno bahwa Palestina juga berhak atas kemerdekaan dari segala penjajahan.

Melihat sikap Presiden Jokowidodo terhadap keputusan AS yang mendeklarasikan Yerusalem sebagai ibukota Israel tidak terlepas catatan sejarah warisan Bung Karno sekaligus implementasi tujuan Nasional Republik Indonesia. Seperti banyak diberitakan Presiden Jokowidodo ditemani ibu negara menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) luar biasa Organisasi Kerjasama Islam (OKI) yang berlangsung di Istanbul, Turki. Dalam kesempatan ini Presiden kebanggaan bangsa Indonesia tersebut mengajak negara OKI, bulatkan tekad mendukung Palestina dan menentang pernyataan sepihak Donald Trump yang menurutnya memicu konflik antar negara (dunia). Langkah ini tentu selaras dengan rekaman sejarah Bangsa Indonesia yang dikomandoi langsung Bung Karno untuk memperjuangkan kemerdekaan bangsa Palestina dengan berdiplomasi antar negara. Sikap responsif Presiden Jokowi terhadap Palestina bentuk konsistensi dan komitmen bangsa Indonesia akan kemerdekaan bangsa Palestina. Ketegasan ini seakan memutar kembali sejarah emas bangsa Indonesia dalam kancah dunia.

ALLAHUAKBAR…….. MERDEKA !!!

PILKADA : CUTI PETAHANA DAN PENGUNDURAN DIRI ANGGOTA DEWAN  SERTA PENGGUNA ANGGARAN, ADILKAH?

PILKADA : CUTI PETAHANA DAN PENGUNDURAN DIRI ANGGOTA DEWAN SERTA PENGGUNA ANGGARAN, ADILKAH?

Pasca Runtuhnya dinding romantisme Orde Baru dengan di ikuti runtutan perubahan UUD 1945, pelaksanaan demokrasi di Indonesia dilaksanakan berdasarkan konstitusi sebagai norma hukum tertinggi (law of the land) dalam sebuah negara yang berdasar atas hukum (rule of law). Dalam sistem demokrasi, penyelenggaraan negara itu harus bertumpu pada partisipasi dan kepentingan rakyat sebagai bentuk manifestasi penghormatan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Implementasi negara hukum itu harus ditopang dengan sistem demokrasi. Hubungan antara negara hukum dan demokrasi tidak dapat dipisahkan. Demokrasi tanpa pengaturan hukum akan kehilangan bentuk dan arah, sedangkan hukum tanpa demokrasi akan kehilangan makna.

sistem demokrasi yang dianut Indonesia dalam penyelenggaraan pemerintahan negaranya, menentukan bahwa pengisian jabatan-jabatan politik penting dalam pemerintahannya dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dalam hal ini seluruh pengisian jabatan keanggotaan DPR, DPD dan DPRD dipilih oleh rakyat melalui Pemilu Legislatif (Pileg). Demikian juga Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh rakyat melalui pemilihan Presiden (Pilpres). Begitu juga halnya dengan pengisian jabatan kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan kepala daerah (Pilkada).

Khusus pembahasan mengenai pilkada pada kesempatan ini dengan merujuk pada Undang-Undang No 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubenur, Bupati dan Walikota menjadi undang-undang, Undang-Undang No 8 Tahun 2015 sebagai perubahan pertama dan Undang-undang No 10 Tahun 2016 sebagai perubahan keduanya yang menjadi dasar Hukum Pilkada di Indonesia saat ini.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh warga negara yang ingin mengikuti pilkada yang selalu mendapatkan perhatian dari Undang-Undang sebagaimana disebutkan diatas. Yang menjadi sorotan utama adalah mengenai kewajiban mengundurkan diri dari jabatannya bagi kepala daerah yang akan mencalonkan diri menjadi Calon kepala daerah lain sejak ditetapkannya sebagai calon. Berhenti dari jabatannya berdasarkan Undang-Undang pilkada hanya di peruntukkan bagi Kepala daerah yang mencalonkan diri di daerah yang berbeda, Namun untuk mencalonkan di daerah yang sama sebagaimana diatur dalam pasal 70 ayat (3)  kepala daerah di persyaratkan untuk menjalani cuti di luar tanggungan negara dan tidak diperbolehkan menggunakan fasilitas yang berkaitan dengan jabatannya.

Diawal berdasarkan Undang-Undang tentang pilkada anggota DPR, DPD dan DPRD yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah diberikan syarat Untuk “memberitahukan pencalonannya” sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota kepada Pimpinan Dewan perwakilan Rakyat bagi anggota DPR, atau pimpinan DPD bagi anggota Dewan perwakilan daerah atau pimpinan DPRD bagi anggota Dewan perwakilan Rakyat Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/kota. Namun setelah dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015, Mahkamah secara tegas menyatakan anggota DPR, DPD dan DPRD harus mengajukan pengunduran diri secara tertulis sejak ditetapkan menjadi peserta pemilihan kepala daerah yang kemudian diatur dalam perubahan Kedua Undang-undang pilkada pasal 7 ayat (2) huruf s yang berbunyi sebagai berikut: “Menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan”.

Perubahan dengan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015 ini sebenarnya berawal dari kondisi Anggota DPR, DPD dan DPRD (disingkat anggota Dewan) pada saat mencalonkan diri yang hanya memberitahukan pada pimpinan dewan saja, hal ini tidaklah memberikan suatu kondisi tertentu dan berakibat pada anggota dewan tetap memiliki hak dan kewajiban sebagai anggota dewan pada saat mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah. Kondisi anggota dewan yang mencalonkan diri dalam Undang-Undang pilkada (sebelum dirubah) pun disejajarkan dengan kondisi PNS, kepala desa, anggota TNI, Polri, atau pejabat BUMN/BUMD yang diharuskan untuk mundur ataupun berhenti. Pada dasarnya ada perbedaan antara TNI, Polri, PNS atau Pejabat BUMN/BUMD dengan anggota dewan itu sendiri, anggota dewan memiliki masa jabatan yang jelas ditentukan yakni selama 5 tahun, tetapi pejabat lainnya seperti disebutkan tidaklah terikat dengan waktu sampai masa pensiunnya, maka sebenarnya penyamaan tersebut tidaklah dapat dilakukan.

Berkaitan dengan kondisi hukum dari keanggotaan Dewan yang mencalonkan diri pada pilkada dalam Undang-Undang Pilkada (sebelum dirubah) menurut mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD berdasarkan pandangan etis memiliki satu kondisi yang bisa di tentukan kepada anggota dewan yakni dengan mengajukan cuti sebagai anggota dewan dan tidak harus mengajukan pengunduran diri.(Kompas.com 25/05/2016)

Perbedaan Syarat yang ditentukan terhadap anggota dewan dengan pejabat publik lainnya yang memiliki kewenangan mennggunakan anggaran (uang rakyat) menimbulkan suatu pertanyaan baru, apakah hal ini dapat dikatakan diskriminatif atau tidak?

Tidak bermaksud menjawab pertanyaan tersebut akan dipaparkan pula lebih lanjut mengenai cuti petahana dalam pencalonan sebagai kepala daerah yang pernah diajukan Judicial review oleh Ahok yang menyatakan bahwa cuti petahana dapat mengakibatkan masa jabatannya berkurang dan dapat menghambat program kerja yang sedang berjalan. namun permohonan ini ditolak oleh Mahkamah Konstitusi dengan memberikan pertimbangan bahwa cuti bagi petahana bertujuan untuk mengantisipasi potensi penyelewengan atau penyalahgunaan wewenang oleh petahana selama mengikuti pilkada. Pertanyaan yang muncul kemudian apakah cuti dapat menghilangkan atau meminimalisir penyelewenagan  penggunaan anggaran (uang rakyat) untuk kepentingannya?

Pada dasarnya cuti tidaklah menghilangkan sosok calon ini sebagai Pejabat publik, karena setelah masa cuti selesai, para pejabat publik akan kembali bertugas memangku jabatannya. Hal tersebut diatas dapat memicu Penggunaan pengaruh secara psikologis terhadap instansi-instansi yang ada dibawahnya walaupun tidak secara jelas terlihat pastinya secara struktural memiliki dampak.

Selain itu, Undang-Undang telah meberikan rambu untuk tidak disalahgunakannya kewenangan sebagai kepala daerah maupun jabatan publik lainnya yang memiliki kewenangan meggunakan anggaran tersebut (uang rakyat), yakni dengan menyepadankan waktu efektif pilkada selama 6 bulan dan menanggalkan beberapa kewenangan kepala daerah atau jabatan publik tersebut. Namun apakah kampanye abu-abu (penyebutan kampannye terselubung) dengan menggunakan berbagai fasilitas dan anggaran baik APBD atau APBN tidak terjadi sebelum 6 bulan bahkan jauh sebelum ketentuan tersebut.

Berbagai jawaban bisa saja muncul dengan berbagai asumsi yang ada, namun sekedar menjadi pertimbangan bahwasanya semua pengguna anggaran, Kepala daerah dan anggota dewan dalam hal ini DPRD merupakan unsur pemerintahan daerah di Indonesia dengan masa jabatan 5 tahun.

KEPEMIMPINAN TRANSFORMATIF YANG DIDAMBAKAN MASYARAKAT???

KEPEMIMPINAN TRANSFORMATIF YANG DIDAMBAKAN MASYARAKAT???

PILKADA merupakan sarana untuk melahirkan pemimpin (dalam hal ini kepala daerah) yang sesuai dengan keinginan masyarakat. Diharapkan akan lahir peminpin  yang dapat memposisikan diri dan tidak bersifat instruktif kepada rakyat. Dari berbagai tipe-tipe kepemimpinan yang ada, tipe kepemimpinan Transformatif dengan permasalahan yang makin kompleks saat ini lebih relevan dan  dapat dikatakan  didambakan oleh masyarkat. Relevansi Tipe kemimpinan ini dapat pula ditinjau berdasarkan kondisi  dimana banyaknya para pemimpin yang berurusan dengan hukum.

Pemimpin yang transformatif lebih mementingkan revitalisasi bangsa dan daerahnya secara menyeluruh ketimbang memberikan instruksi-intruksi yang bersifat top down. Pemimpin yang transformatif lebih memposisikan diri mereka sebagai mentor yang bersedia menampung aspirasi masyarakat. Pemimpin yang transformatif lebih menekankan pada bagaimana merevitalisasi institusinya, baik dalam level organisasi maupun negara (daerah). Pemimpin yang trasformatif memiliki ciri-ciri berikut :

  1. Memiliki kharisma.
  2. Senantiasa menghadirkan stimulasi intelektual. Artinya, selalu membantu dan mendorong para pengikutnya (masyarakat) untuk mengenali ragam persoalan dan cara-cara untuk memecahkannya.
  3. Memiliki perhatian dan kepedulian terhadap masyarakatnya. Mereka memberikan dorongan, perhatian, dukungan kepada masyarakat untuk melakukan hal yang terbaik bagi dirinya sendiri dan daerahnya.
  4. Senantiasa memberikan motivasi yang memberikan inspirasi bagi masyarakat dengan cara melakukan komunikasi secara efektif dengan menggunakan simbol-simbol, tidak hanya menggunakan bahasa verbal.
  5. Berupaya meningkatkan kapasitas masyarakatnya agar bisa mandiri, tidak selamanya tergantung pada sang pemimpin.
  6. Lebih banyak memberikan contoh ketimbang banyak berbicara. Artinya, Ada sisi keteladanan yang dihadirkan kepada masyarakatnya dengan lebih banyak bekerja ketimbang banyak berpidato yang berapi-api tanpa disertai tindakan yang konkrit.

Pemimpin (kepala daerah) merupakan teladan atau cermin bagi setiap warganya. Oleh karena itu kepala daerah minimal memiliki tiga kecerdasan yaitu :

  1. Kecerdasan intelektual

Kecerdasan ini adalah mutlak dimiliki oleh setiap kepala daerah sehingga dapat menjalankan roda pemerintahannya dengan baik dan dengan sendirinya akan berdaulat secara politik yaitu kepala daerah yang tidak dapat diintervensi oleh siapapun dalam menentukan kebijakan yang baik untuk daerahnya karena kapasitas intelektual yang cukup. Kecerdasan ini minimal memahami bidang pemerintahan seperti administrasi, hukum atau lainnya.

  1. Kecerdasan spritual

Di Indonesia dapat dipastikan bahwa setiap orang mimiliki keyakinan atas Zat yang lebih tinggi darinya. Hal ini merupakan fitrah manusia sebagai makhluk yang berketuhanan. Menyadari kelemahan sebagai manusia dan bergantung kepada Pemilik “kerjaan” yang sesungguhnya merupakan sikap tunduk dan patuh terhadap Yang Maha Kuasa sehingga terhindar dari berbagai ujian dan godaan yang menjerumuskan.

  1. Kecerdasan emosial

Pemimpin yang memiliki kecerdasan ini mampu menerima, menilai, mengelola, serta mengontrol emosi dirinya dan orang lain. Dalam hal ini emosi mengacu pada perasaan terhadap informasi akan suatu hubungan. Orang yang ber IQ tinggi tetapi karena emosinya tidak stabil dan mudah marah sering kali keliru atau salah dalam menentukan dan memecahkan persoalan karena tidak dapat berkonsentrasi. Emosi yang sering tidak terkuasai dalam menghadapi persoalan dan bersikap terhadap orang lain sehingga banyak menimbulkan konflik. Sehingga kecerdasan emosi merupakan kapasitas manusiawi yang dimiliki oleh seorang dan sangat berguna untuk menghadapi, memperkuat diri, atau mengubah kondisi kehidupan yang tidak menyenangkan menjadi suatu hal yang wajar untuk diatasi.

  1. Keberanian dalam mengambil suatu keputusan

Selain tiga kecerdasan tersebut, pemimpin atau kepala daerah juga harus mimiliki keberanian dalam mengambil sikap (kebijakan) yang berpihak terhadap publik tentu dengan tidak mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kota Malang saat ini membutuhkan pemimpin yang berani dalam banyak hal dengan dasar tiga kecerdasan diatas (intelektual, spiritual, emosional) tentu untuk dan atas nama masyarakat. Karena ketakutan akan menghambat segala lini pembangunan. Maka takutlah terhadap rasa takutmu, karena rasa takutmu menghilangkan kecerdasan mu kata munir. Pelaksanaan PILKADA kali ini diharapkan melahirkan pemimpin sipil yang militer dan militer yang sipil.

SEMOGA BERMANFAAT !!

Hakim: Semangat Pemuda Indonesia Akan Menggetarkan Dunia

Hakim: Semangat Pemuda Indonesia Akan Menggetarkan Dunia

Tak ada yang mengelak jika peran pemuda sangat penting dalam upaya membangun Indonesia. Pada momen spesial Hari Sumpah Pemuda yang jatuh setiap tanghal 28 Oktober ini, Ketua DPRD Kota Malang, Abdul Hakim melakukan sejumlah refleksi tentang pemuda dan problematikanya selama ini.

Menurutnya pemuda Indonesia memiliki kekuatan untuk menggetarkan dunia. Hal itu terbukti, baik dalam momen ikrar Sumpah Pemuda hingga reformasi tak lepas dari peran pemuda di dalamnya.

“Bung Karno pernah berkata beri aku 10 pemuda yang semangatnya berkobar-kobar maka akan aku goncangkan dunia, itu benar adanya,” kata Hakim

Merefleksi peran pemuda dalam pembangunan di Indonesia, menurut Hakim sedikitnya perlu diperhatikan dalam upaya menyongsong Indonesia emas tahun 2045. Pemuda wajib memahami perjalanan sejarah bangsa melalui berbagai bentuk refrensi seperti banyaknya peninggalan sejarah, baik lewat pemutaran film-film sejarah seperti gerakan G30S/PKI, Terorism, dan Kapitalis serta Imperialis bangsa asing terhadap bangsa Indonesia.

Pertama, menurut Hakim pemuda wajib mempelajari, memahami dan tidak antipati terhadap politik serta menciptakan budaya politik yang berdaulat tanpa ada intervensi pihak asing.

“Melalui politik pemuda bisa mengambil keputusan yang menguntungkan serta mensejahterakan masyarakat dan melindungi kepentingan masyarakat secara menyeluruh baik bidang ekonomi, keamanan, politik dan sosial budaya,” kata Hakim.

Hal kedua, Hakim mengimbau kepada pemuda agar bisa mandiri dan selalu berpikir Berdikari. Karena, tantangan yang dihadapi dalam era globalisasi ini jauh lebih besar dan lebih berat dari era sebelumnya. Itu juga diiringi dengan persaingan ketat sebab dunia kini tanpa batas dengan hadirnya teknologi yang canggih.

“Dengan tanpa batas ini penjajahan sudah masuk ke segala lini sampai yang terkecil yakni keluarga. Karena itu kemandirian kita dalam segala hal akan mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara agar hidup dalam kesejahteraan dan tidak tergantung serta dipermainkan oleh kekuatan ekonomi asing yang merongrong sumber kekayaan NKRI,” bebernya.

Pesan ketiga, Hakim berharap para pemuda generasi mendatang wajib mempelajari dan memahami secara mendalam dan benar perihal sejarah dan budaya Indonesia. Kenapa hal itu penting? Karena melalui hal tersebut bisa ditemukan titik dimana bangsa Indonesia makin kokoh persatuan dan kesatuannya.

“Upaya untuk menghancurkan NKRI dengam berbagai cara terus dilakukan oleh kekuatan asing baik melalui skema ekonomi mengadu domba lewat isu SARA dan sebagainya. Maka kepribadian dalam berkebudayaan wajib dijaga dan dipahami,” ungkapnya.

Beranjak dari tiga hal itu, Hakim berharap jika pemuda merupakan harapan bangsa dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur sebagaimana tertuang dalam UUD 1945. Peran pemuda harus terus didorong melalui ide kreatif dan gagasan yang mereka bangun sebagai bukti sumbangsih untuk Indonesia.

“Karena dengan peran serta seluruh anak bangsa dalam pembangunan maka terwujudlah segala cita-cita menuju masyarakat yang adil makmur sentosa lahir dan batin sebagaimana cita-cita pendiri bangsa. Merdeka!” Pungkasnya.

Sumber : http://politikamalang.com/hakim-semangat-pemuda-indonesia-akan-menggetarkan-dunia/