Komunikasi Terbuka Ketua DPRD dan Warga Kota Malang

Komunikasi Terbuka Ketua DPRD dan Warga Kota Malang

Ketua DPRD kota Malang Drs. Abd. Hakim hari ini, 6-12-2017 di ruang kerja DPRD kota Malang menerima perwakilan masyarakat yang terdiri dari berbagai macam elemen yang ada di Kota Malang, yang di antaranya adalah tokoh Akademisi, dan tokoh Seni Budaya yang ada di kota Malang.

Dalam pertemuan ini perwakilan elemen masyarakat menyampaikan tentang rencana- rencana acara yang akan di lakukan masyarakat kota Malang baik terkait dengan Politik, Sosial dan Budaya di kota Malang. Di samping itu kehadiran elemen-elemen masyarakat kota Malang ini juga dalam rangka memberi dukungan atas langkah keterbukaan beliau, dan bisa jadi langkah ini adalah sebuah fenomena, melihat perkembangan budaya politik selama ini yang cenderung sangat birokratis.

Terkait dengan keterbukaan birokrasi terutama lembaga DPRD yang beliau pimpin, Drs. Abd. Hakim menyampaikan, “Saya secara pribadi maupun institusi membuka ruang dialog seluas-luasnya untuk masyarakat kota Malang baik di kantor dewan maupun ketika ada undangan dari masyarakat kepada saya sebagai ketua DPRD,” lanjutnya.

Tentang keterbukaan kinerja DPRD, pada tgl 23 desember nanti kita akan mengundang seluruh media yang ada di Malang untuk memberikan publikasi tentang program-program dan langkah-langkah kerja DPRD kota Malang, agar masyarakat tahu apa saja yang sudah dan akan di lakukan oleh DPRD kota Malang. Masyarakat diminta ikut serta aktif dalam program-program tersebut, “Para Ketua Komisi yang nanti akan bicara dan menjelaskan,” tegasnya.

Beliau juga menyampaikan tentang anggaran-anggaran di APBD yang saat ini belum termanfaatkan dengan baik, “Anggaran-anggaran untuk Seni Budaya, Olah Raga dan Kepemudaan ini ada, dan belum maksimal penggunaannya, monggo sharing dengan DPRD tentang anggaran ini dan bagaimana pengelolaannya, mari bersama-sama untuk memajukan potensi yang ada di kota Malang,” tandasnya.

Perkembangan kota Malang yang begitu cepat, memang menuntut kerjasama semua pihak untuk bergerak dalam proses Pembangunan Kota Malang, yang tidak hanya perkembangan pembangunan fisik tetapi juga pembangunan mentalitas masyarakat.

Langkah proaktif yang sudah di ambil oleh Ketua DPRD, dengan lebih membuka diri dan komunikasi aktif yang lebih terbuka, di harapkan ke depan bisa menjadi contoh keterbukaan birokrasi yang lebih baik oleh eksekutif dan dinas-dinas yang di naunginya, agar informasi dan solusi bisa lebih mudah di dapatkan masyarakat kota Malang dengan cepat dan tepat, sehingga masyarakat kota Malang bisa merasakan manfaat dari perkembangan kotanya. (Hermin/Red)

sumber : http://buktipers.com/komunikasi-terbuka-ketua-dprd-dan-warga-kota-malang/

ABD HAKIM : PT PENDONGKRAK PAJAK

ABD HAKIM : PT PENDONGKRAK PAJAK

Ketua DPRD Kota Malang, Abd Hakim turut menyerukan taat pajak bagi mahasiswa Universitas Kanjuruhan Malang (Unikama).

Hakim menilai kegiatan Tax Goes to Campus yang digelar Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Kota Malang di Unikama, Selasa (5/12/2017) sangat tepat. Sebab, selain memberikan sosialisasi bagi mahasiswa, kegiatan ini juga diharapkan mampu mengoptimalkan keilmuan yang dimiliki.

Dalam kesempatan tersebut Abd Hakim menyampaikan bahwa penting mengapa perguruan tinggi (PT) harus terlibat dalam hal penggalian dan optimalisasi serta menumbuhkan kesadaran pembayaran pajak. Beragam potensi keilmuan yang ada di dalam PT merupakan modal dasar untuk melakukan berbagai kajian atau penelitian terkait pajak, baik itu penelitian pada aspek hukum, perilaku, sosial, dan budaya.

Lebih lanjut Ketua DPRD memaparkan masing-masing aspek tersebut. “pentingnya melakukan penelitian pada aspek hukum berkaitan dengan pembaharuan pengaturan pajak sesuai dengan perkembangan masyarakat,” papar Sekretaris DPC PDI Perjuangan ini. Sedangkan yang dimaksud aspek perlikau adalah perilaku wajib pajak dan pemungut pajak. “tentu penting juga melakukan penelitian mengenai perilaku baik wajib pajak maupun pemungut pajak, terutama mengenai perbuatan menghindari pajak oleh wajib pajak guna mengoptimalkan pendapatan di bidang pajak,” harap Abd hakim.

Menjamurnya PT di Kota Malang menjadi potensi besar dalam peningkatan pendapatan daerah di bidang pajak dan retribusi. “sesuai regulasi, kos yang terdiri 10 kamar ke atas dikenakan pajak,” jelas alumni SMA Negeri 7  Kota Malang ini. Selain itu, kampus sebagai salah satu faktor pendongkrak prekonomian masyarakat.

“banyaknya mahasiswa di Kota Malang menumbuhkan ekonomi kreatif seperti masyarakat dapat membuka berbagai macam usaha begitu pun dengan parkir,” tambahnya.

KAPOLRES MALANG KOTA SILATURAHMI DENGAN PARA WAKIL RAKYAT DI GEDUNG DPRD KOTA MALANG

KAPOLRES MALANG KOTA SILATURAHMI DENGAN PARA WAKIL RAKYAT DI GEDUNG DPRD KOTA MALANG

Suara Malang Kota – Setelah beberapa hari memimpin Kepolisian dikota Malang AKBP Asfuri berkunjung ke gedung DPRD Kota Malang untuk silahturahmi dengan para wakil rakyat yang ada di Kota Malang.

“Kami melakukan silaturahmi kepada Ketua DPRD beserta jajaran untuk menciptakan situasi di kota Malang yang kondusif saling bergandengan dan bekerjasama, siapa tahu mungkin ada informasi-informasi dari teman-teman DPRD kota Malang yang perlu saya ketahui,” terang AKBP Asfuri. Pada Rabu (6/12).

AKBP Asfuri juga menyatakan dirinya menerima beberapa usulan-usulan dari para anggota DPRD kota Malang. Seperti kondisi Polsek Kedungkandang yang dinilai sudah tidak representatif dan perlu dilakukan pemindahan lokasi.

“Kami juga membahas serta menerima masukan dan usulan-usulan yang terkait dengan Pilkada kota Malang 2018 mendatang,” terangnya.

Sementara itu, Ketua DPRD kota Malang Abdul Hakim menyatakan menyambut gembira kunjungan Kapolres Malang Kota yang baru sehingga dirinya mengundang beberapa pimpinan Fraksi dan Komisi untuk menyambut kedatangan AKBP Asfuri.

“Memang AKBP Asfuri ini sudah berpengalaman menangani kondisi di Jakarta, tetapi kota Malang ini tidak bisa diremehkan. Syukur alhamdulillah Pak Kapolres kita yang baru ini cepat menangkap usulan dan keinginan para anggota DPRD kota Malang,” ungkap Ketua DPRD kota Malang, Abdul Hakim.

Kapolres Malang Kota AKBP Asfuri ditemui oleh Ketua DPRD kota Malang Abdul Hakim, diruang kerjanya. Beserta beberapa anggota DPRD kota Malang antara lain Sri Rahayu (Golkar), M. Zainuddin AS (PKB), Syaiful Rusdi (PAN), M. Fadli (Nasdem), Sugiarto (PKS), Choirul Amri (PKS), Bambang Triyoso (PKS), Suprapto (PDIP), Indra Tjahyono (Demokrat), Sulik Sulistyowati (Demokrat), Wiwik Hendri (Demokrat), Salamet (Gerindra). (sk)

sumber : http://www.suaramalang.com/2017/12/kapolres-malang-kota-silaturahmi-dengan.html

Adopsi Gaya Jokowi, Abdul Hakim Beri Nuansa Baru Agenda Reses

Adopsi Gaya Jokowi, Abdul Hakim Beri Nuansa Baru Agenda Reses

PolitikaMalang – Suasana berbeda benar-benar ditampilkan oleh Ketua DPRD Kota Malang, Abdul Hakim dalam agenda Reses III di Rumah Dinas, Jalan Ahmad Yani, Rabu (6/12). Dalam reses yang dihadiri ratusan konstituen itu, Hakim membuat gebrakan baru pada agenda serap aspirasi masyarakat.

Mengadopsi gaya Presiden RI, Joko Widodo, Abdul Hakim yang baru saja dilantik sebagai Ketua DPRD itu memberikan kuis bagi para peserta yang hadir. Hakim, pada kesempatan ini meminta beberapa anak yang diajak orang tuanya dalam reses, untuk berani tampil menjawab pertanyaan yang diajukan.

Tiga orang anak yang dipilih secara acak diberikan pertanyaan seputar nasionalisme, dari menyebutkan kelima sila dalam Pancasila hingga menyanyikan lagu-lagu nasional.

Bahkan, politisi PDI Perjuangan itu juga tak lupa menguji anak-anak itu dengan pertanyaan seputar agama, seperti melafalkan Surat Al-Fatihah dan sebagainya. Pertanyaan itu menegaskan akan dua hal sekaligus, yakni bahwa cinta terhadap tanah air harus seimbang dengan sisi religius dan wajib selalu tertanam dalam para penerus bangsa Indonesia. Usai menjawab pertanyaan dengan tepat, Abdul Hakim memberikan hadiah kepada tiga orang anak yang beruntung tersebut.

Apa yang dilakukan Hakim cukup menyita perhatian masyarakat yang hadir dalam reses tersebut. Agenda serap aspirasi warga nampak lebih cair serta menghilangkan sekat-sekat formalistik.

“Rasa nasionalisme dan religius harus kita jaga dengan baik karena sesuai dengan nilai-nilai yang tertanam dalam Pancasila,” kata Abdul Hakim kepada Politika Malang.

Lebih dekat dengan masyarakat. Hal itulah yang ditekankan oleh Abdul Hakim kepada warga. Ia tak ragu membuka pintu rumah dinas-nya, 24 jam penuh untuk menerima aspirasi dan keluhan dari masyarakat seputar pembangunan, tata kelola pemerintahan serta hal-hal yang masuk dalam tugas pokok dan fungsi anggota legislatif.

Bahkan, pria yang terkenal ramah itu akan memfungsikan secara optimal tupoksi dewan dalam hal ini pengawasan dengan menginstruksikan 4 komisi di legislatif agar intensif melakukan inspeksi mendadak (Sidak).

“Masyarakat jangan ragu untuk datang ke Rumah Dinas, karena saya membuka pintu lebar-lebar jika ingin menyampaikan aspirasi. Pada jam kerja saya selalu bersedia untuk ditemui di kantor saya di gedung dewan dan bahkan bisa telepon atau kirim pesan singkat untuk menyampaikan aduan ataupun hal lain yang penting,” bebernya

Agenda reses terakhir pada tahun 2017 yang digelar Hakim ini benar-benar efektif. Warga memberikan masukan dan pertanyaan seputar permasalahan yang belum terselesaikan salah satunya adalah pembangunan beberapa pasar tradisional yang masih mengambang seperti Pasar Blimbing hingga Pasar Gadang. Khusus Pasar Blimbing, sampai saat ini belum ada perkembangan signifikan.

Menjawab hal itu, Abdul Hakim menegaskan jika komitmen bersama antara legislatif dan eksekutif serta pengembang sudah kuat dalam pembangunan pasar itu. Hanya saja berbagai permasalahan seperti tuntutan pedagang akan tempat relokasi di Stadion Blimbing diperbaiki dan permasalahan block plan diselesaikan masih dalam proses.

“Kita akan terus dorong realisasi pembangunan Pasar Blimbing karena pasar tradisional merupakan sentra ekonomi masyarakat,” tandasnya.

Bicara soal perekonomian masyarakat, posisi Hakim cukup tegas. Ia berpandangan jika menjamurnya toko modern di Kota Malang lambat laun ‘membunuh’ toko kelontong yang dikelola oleh warga. Karena itu di hadapan konstituennya Hakim kembali mengularkan gagasan mengenai pembatasan toko modern melalui peraturan daerah (Perda) yang saat ini sedang digodok.

“Toko modern harus dibatasi karena memang mematikan perekonomian rakyat, jika tidak ada batasan,” tandasnya.

Karena itu, Abdul Hakim mengusulkan agar di setiap kelurahan harus ada toko dengan konsep modern yang dikelola oleh warga setempat dengan skema dana hibah. Hal itu cukup penting agar perekonomian warga bisa terdongkrak dengan baik.

Dalam bidang pendidikan, Hakim menjelaskan jika saat ini sarana prasarana harus diperbaiki termasuk kelas anak didik yang masih rusak. Karenanya dalam bidang pendidikan ada tambahan dana Rp 20 miliar untuk memperbaiki infrastruktur.

“Kita berharap pada tahun mendatang pembangunan di Kota Malang bisa berjalan dengan lancar,” pungkasnya.

sumber : http://politikamalang.com/adopsi-gaya-jokowi-abdul-hakim-beri-nuansa-baru-agenda/

Abdul Hakim Tekankan Pentingnya Implementasi Nilai-nilai Pancasila

Abdul Hakim Tekankan Pentingnya Implementasi Nilai-nilai Pancasila

PolitikaMalang – Pemahaman akan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara harus digelorakan kepada segenap masyarakat.

Apalagi dalam daerah yang multietnis atau sebagaian kalangan menyebut miniatur Indonesia seperti Kota Malang itu, pengejawantahan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam lima sila itu wajib diaplikasikan. Tujuannya adalah mempererat rasa persatuan dan kesatuan serta mencegah perpecahan.

“Ideologi Pancasila hasil pemikiran Bung Karno ini adalah warisan bangsa Indonesia dan harus kita tanamkan nilai-nilainya dalam kehidupan,” kata Ketua DPRD Kota Malang, Abdul Hakim usai acara Sosialisasi Empat Pilar yang di gelar di Gedung DPRD pada Sabtu (2/12).

Abdul Hakim menegaskan berkembangnya ideologi yang tidak sesuai atau bertentangan dengan Pancasila harus disikapi dengan tegas. Kemungkinan itu cukup besar di Kota Malang yang memiliki puluhan perguruan tinggi dengan latar belakang mahasiswa yang berbeda dari seantero nusantara.

“Kemarin ada muncul oknum-oknum yang mencoba untuk anti Pancasila, hal itu harus kita sikapi dengan tegas,” ungkapnya.

Ia menjelaskan upaya DPRD Kota Malang memfasilitasi sosialisasi empat pilar yang didalamnya berbicara tentang Pancasila adalah wujud nyata peran legislatif dalam hal tersebut. “Dalam kegiatan itu dihadiri oleh para guru, camat, lurah, yang merupakan tokoh masyarakat sehingga kabar baik ini bisa ditularkan kepada warga,” tuturnya.

Sementara itu salah satu narasumber sosialisasi empat pilar, Prof. Hariyono mengatakan saat ini perlu dilakukan penguatan karakter bangsa Indonesia melalui pemahaman kembali akan nilai-nilai Pancasila.

“Masyarakat harus dipahamkan kembali bagaimana nilai-nilai Pancasila,” tandasnya.

 

sumber : http://politikamalang.com/abdul-hakim-tekankan-pentingnya-implementasi-nilai-nilai-pancasila/

DPRD Kota Malang Ditarget Bisa Selesaikan Ranperda Selama 60 Hari Kerja

DPRD Kota Malang Ditarget Bisa Selesaikan Ranperda Selama 60 Hari Kerja

 SURYAMALANG.COM, KLOJEN – DPRD Kota Malang marathon membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) di sela menyelesaikan pembahasan R-APBD 2018.

R-APBD 2018 telah disepakati dalam rapat paripurna bersama jajaran Pemkot Malang, Senin (27/11/2017).

Ketua DPRD Kota Malang, Abdul Hakim minta pembahasan Ranperda selesai dalam waktu 60 hari kerja alias dua bulan.

“Saat ini anggota DPRD memiliki agenda padat, yaitu pembahasan Ranperda.”

“Ada sejumlah Ranperda yang harus dibahas dan diselesaikan selama 60 hari kerja,” tegas Hakim kepada SURYAMALANG.COM, Rabu (29/11/2017).

Sementara itu, Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BPPD) DPRD Kota Malang, Yaqud Ananda Gudban menyebut ada 20 Ranperda yang diajukan, baik oleh dewan maupun Pemkot selama 2017.

Makanya sejak awal tahun, pembahasan telah dilakukan satu per satu secara bergantian.

“Ada yang pembahasannya sudah selesai. Ada juga yang masih berjalan,” ujar Nanda.

BPPD merupakan perubahan nama dari Badan Legislasi (Banleg).

Di badan inilah arus lalu lintas pembahasan Ranperda diatur.

Beberapa Ranperda yang selesai dibahas antara lain Ranperda Kawasan Tanpa Rokok (KTR), Cagar Budaya, dan Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) dan Menara Telekomunikasi.

Sedangkan ranperda yang sedang dalam pembahasan antara lain Ranperda Penyelenggaraan Reklame, pengaturan Minuman Beralkohol, Tuberculosis (TBC), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Ranperda Usaha Perdagangan dan Perindustrian.

Hal yang krusial dibahas adalah Ranperda perubahan atas Peraturan Daerah (Perda) 5/2013 tentang pembentukan Perda.

Hal ini dilakukan karena kebijakan dari pusat banyak mengalami perubahan.

Anggota DPRD Kota Malang, Arief Hermanto mengungkapkan munculnya kebijakan baru harus disikapi cepat oleh DPRD.

DPRD dengan menyesuaikan perda yang sudah ada.

Di antaranya adalah perubahan nama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menjadi Organiasasi Perangkat Daerah (OPD).

“Ini juga berlaku pada pembahasan perubahan pembentukan Perda.”

“Pemkot, pemprov, maupun pemprov wajib menyesuaikan dengan aturan baru tersebut.”

“Pembahasan ranperda tersebut posisinya baru akan masuk Program Legislasi Daerah (Prolegda)  2018,” ujarnya.

 

Sumber : http://suryamalang.tribunnews.com/2017/11/29/dprd-kota-malang-ditarget-bisa-selesaikan-ranperda-selama-60-hari-kerja?page=all