Reses Ketua DPRD Kota Malang Membawa Angin Perubahan

Reses Ketua DPRD Kota Malang Membawa Angin Perubahan

Pada hari rabu tanggal 6 Desember 2017, mulai pukul 19.30 – 22.00 WIB, telah dilaksanakan Reses III Tahun 2017 bagi Abdul Hakim, di rumah dinas Ketua DPRD Kota Malang. Reses tersebut dihadiri sekitar 300 orang. Abdul Hakim sebagai Ketua DPRD Kota Malang, menyampaikan beberapa perubahan yang akan dikerjakan oleh Anggota DPRD Kota Malang. Salah satunya adalah dengan melaksanakan Refleksi Akhir Tahun 2017, yang akan dilaksanakan pada tanggal 23 Desember 2017. Dalam acara tersebut, setiap Ketua Komisi akan menyampaikan secara langsung dan terbuka kepada masyarakat umum, khususnya kepada para wartawan, tentang apa saja yang sudah dilaksanakan oleh seluruh anggota DPRD Kota Malang sepanjang tahun 2017.

“Kita sangat berharap adanya transparansi seluruh hasil kinerja anggota dewan selama ini. Dan ini harus diketahui secara terbuka. Agar masyarakat juga tahu apa saja yang sudah dilakukan dan dikerjakan oleh anggota dewan sepanjang tahun 2017. Ini adalah angin perubahan yang diharapkan membantu transparansi dan akuntabilitas setiap anggota dewan.” Ungkap Abdul Hakim dalam sambutannya.

“Serapan anggaran APBD Kota Malang selalu menjadi sorotan utama dari anggota dewan. Ini harus kita evaluasi bersama. Karena anggaran APBD yang tidak terserap, pasti berdampak kepada efek domino perputaran ekonomi di tengah masyarakat. Serta bisa menghambat laju pembangunan daerah Kota Malang. Ini kita semua tidak menginginkan.” Sambung Abdul Hakim.

Pada saat sesi tanya jawab, Dwi Rudianto, salah satu kader PDI Perjuangan Kota Malang, menanyakan perihal berbagai persoalan. Diantanranya adalah persoalan Pasar Blimbing, Pasar Merjosari dan Pasar Gadang, yang semuanya itu tidak kunjung terselesaikan. Selain itu, Dwi Rudianto juga menanyakan perihal toko modern ilegal yang semakin merajalela di Kota Malang.

“Persoalan Pasar Blimbing dan pasar-pasar tradisional di Kota Malang, menjadi konsen utama seluruh anggota dewan. Kita sudah sangat sering mengadakan pembahasan terkait hal itu. Semoga bisa segera kita selesaikan. Terkait toko modern ilegal, saya sudah memasukkan beberapa pasal-pasal perubahan yang nanti diprogramkan untuk dibahas pada prolegda tahun depan. Semoga persoalan toko modern ilegal di Kota Malang ini, juga bisa segera kita seelesaikan.” Jawab Abdul Hakim, ketika menanggapi pertanyaan dari Dwi Rudianto.

Selain membahas beberapa progres perubahan yang ada di Gedung DPRD Kota Malang, Abdul Hakim juga menyinggung soal kenaikan APBD Kota Malang tahun 2018, yang katanya sudah naik menjadi lebih dari 2 triliyun rupiah. Abdul Hakim berpesan kepada seluruh peserta yang hadir, khususnya para pengurus PDI Perjuangan Kota Malang sampai tingkat Pengurus Ranting, untuk mengawal setiap program pembangunan di daerah masing-masing. Dengan demikian, peran aktif dan kerja nyata seluruh kader PDI Perjuangan Kota Malang bisa benar-benar dirasakan oleh seluruh warga Kota Malang.

sumber : http://arekjatim.com/berita/2017/12/07/73/reses-ketua-dprd-kota-malang-membawa-angin-perubahan

Kapolresta Baru Datangi DPRD Kota Malang, Ada Apa Ya?

Kapolresta Baru Datangi DPRD Kota Malang, Ada Apa Ya?

MALANGTODAY.NET – Kapolres Malang Kota, AKBP Asfuri, S.I.K melakukan silaturahmi dengan pimpinan serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang, Rabu (06/12) siang sekitar pukul 12.00 WIB.

Dari pantauan MalangTODAY.net, kedatangan mantan Kepala Bagian Operasional Polres Metro Jakarta Pusat itu, disambut langsung oleh Ketua DPRD Drs. Abdul Hakim, dengan mengajaknya masuk kedalam ruangannya.

Sebelum perbincangan santai dimulai, satu per satu anggota dewan yang hadir diperkenalkan oleh Abdul Hakim, kepada orang nomor satu di jajaran Polres Malang Kota itu.

Usai pertemuan yang berlangsung selama 30 menit itu, Asfuri menyampaikan kepada awak media bahwa sebagai Kapolresta Malang yang baru, pihaknya perlu menjalin komunikasi dengan berbagai pihak, terutama legislatif.

“Kami melakukan silaturahmi kepada Ketua DPRD beserta jajaran untuk menciptakan situasi di kota Malang yang kondusif, saling bergandengan dan bekerjasama, siapa tahu mungkin ada informasi-informasi dari teman-teman DPRD kota Malang yang perlu saya ketahui,” ungkap pengganti AKBP Hoiruddin Hasibuan S.H, M.Hum itu.

Ia menambahkan, dalam pertemuan ini juga beberapa usulan-usulan dari para anggota DPRD kota Malang, seperti kondisi Polsek Kedung Kandang yang dinilai sudah tidak representatif dan perlu dilakukan pemindahan lokasi serta usulan-usulan yang terkait dengan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Malang 2018 mendatang.

Sementara itu, Ketua DPRD kota Malang Abdul Hakim menyatakan menyambut gembira kunjungan Kapolres Malang Kota yang baru, sehingga dirinya mengundang beberapa pimpinan fraksi dan Komisi untuk menyambut kedatangan AKBP Asfuri tersebut.

“Memang AKBP Asfuri ini sudah berpengalaman menangani kondisi di Jakarta, tetapi kota Malang ini tidak bisa diremehkan. Syukur alhamdulillah Pak Kapolres kita yang baru ini cepat menangkap usulan dan keinginan para anggota DPRD kota Malang, apalagi sudah menjadi warga kehormatan Aremania,” jelas Abdul Hakim.

sumber : https://malangtoday.net/malang-raya/kota-malang/kapolresta-dprd-kota-malang/

Komunikasi Terbuka Ketua DPRD dan Warga Kota Malang

Komunikasi Terbuka Ketua DPRD dan Warga Kota Malang

Ketua DPRD kota Malang Drs. Abd. Hakim hari ini, 6-12-2017 di ruang kerja DPRD kota Malang menerima perwakilan masyarakat yang terdiri dari berbagai macam elemen yang ada di Kota Malang, yang di antaranya adalah tokoh Akademisi, dan tokoh Seni Budaya yang ada di kota Malang.

Dalam pertemuan ini perwakilan elemen masyarakat menyampaikan tentang rencana- rencana acara yang akan di lakukan masyarakat kota Malang baik terkait dengan Politik, Sosial dan Budaya di kota Malang. Di samping itu kehadiran elemen-elemen masyarakat kota Malang ini juga dalam rangka memberi dukungan atas langkah keterbukaan beliau, dan bisa jadi langkah ini adalah sebuah fenomena, melihat perkembangan budaya politik selama ini yang cenderung sangat birokratis.

Terkait dengan keterbukaan birokrasi terutama lembaga DPRD yang beliau pimpin, Drs. Abd. Hakim menyampaikan, “Saya secara pribadi maupun institusi membuka ruang dialog seluas-luasnya untuk masyarakat kota Malang baik di kantor dewan maupun ketika ada undangan dari masyarakat kepada saya sebagai ketua DPRD,” lanjutnya.

Tentang keterbukaan kinerja DPRD, pada tgl 23 desember nanti kita akan mengundang seluruh media yang ada di Malang untuk memberikan publikasi tentang program-program dan langkah-langkah kerja DPRD kota Malang, agar masyarakat tahu apa saja yang sudah dan akan di lakukan oleh DPRD kota Malang. Masyarakat diminta ikut serta aktif dalam program-program tersebut, “Para Ketua Komisi yang nanti akan bicara dan menjelaskan,” tegasnya.

Beliau juga menyampaikan tentang anggaran-anggaran di APBD yang saat ini belum termanfaatkan dengan baik, “Anggaran-anggaran untuk Seni Budaya, Olah Raga dan Kepemudaan ini ada, dan belum maksimal penggunaannya, monggo sharing dengan DPRD tentang anggaran ini dan bagaimana pengelolaannya, mari bersama-sama untuk memajukan potensi yang ada di kota Malang,” tandasnya.

Perkembangan kota Malang yang begitu cepat, memang menuntut kerjasama semua pihak untuk bergerak dalam proses Pembangunan Kota Malang, yang tidak hanya perkembangan pembangunan fisik tetapi juga pembangunan mentalitas masyarakat.

Langkah proaktif yang sudah di ambil oleh Ketua DPRD, dengan lebih membuka diri dan komunikasi aktif yang lebih terbuka, di harapkan ke depan bisa menjadi contoh keterbukaan birokrasi yang lebih baik oleh eksekutif dan dinas-dinas yang di naunginya, agar informasi dan solusi bisa lebih mudah di dapatkan masyarakat kota Malang dengan cepat dan tepat, sehingga masyarakat kota Malang bisa merasakan manfaat dari perkembangan kotanya. (Hermin/Red)

sumber : http://buktipers.com/komunikasi-terbuka-ketua-dprd-dan-warga-kota-malang/

ABD HAKIM : PT PENDONGKRAK PAJAK

ABD HAKIM : PT PENDONGKRAK PAJAK

Ketua DPRD Kota Malang, Abd Hakim turut menyerukan taat pajak bagi mahasiswa Universitas Kanjuruhan Malang (Unikama).

Hakim menilai kegiatan Tax Goes to Campus yang digelar Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Kota Malang di Unikama, Selasa (5/12/2017) sangat tepat. Sebab, selain memberikan sosialisasi bagi mahasiswa, kegiatan ini juga diharapkan mampu mengoptimalkan keilmuan yang dimiliki.

Dalam kesempatan tersebut Abd Hakim menyampaikan bahwa penting mengapa perguruan tinggi (PT) harus terlibat dalam hal penggalian dan optimalisasi serta menumbuhkan kesadaran pembayaran pajak. Beragam potensi keilmuan yang ada di dalam PT merupakan modal dasar untuk melakukan berbagai kajian atau penelitian terkait pajak, baik itu penelitian pada aspek hukum, perilaku, sosial, dan budaya.

Lebih lanjut Ketua DPRD memaparkan masing-masing aspek tersebut. “pentingnya melakukan penelitian pada aspek hukum berkaitan dengan pembaharuan pengaturan pajak sesuai dengan perkembangan masyarakat,” papar Sekretaris DPC PDI Perjuangan ini. Sedangkan yang dimaksud aspek perlikau adalah perilaku wajib pajak dan pemungut pajak. “tentu penting juga melakukan penelitian mengenai perilaku baik wajib pajak maupun pemungut pajak, terutama mengenai perbuatan menghindari pajak oleh wajib pajak guna mengoptimalkan pendapatan di bidang pajak,” harap Abd hakim.

Menjamurnya PT di Kota Malang menjadi potensi besar dalam peningkatan pendapatan daerah di bidang pajak dan retribusi. “sesuai regulasi, kos yang terdiri 10 kamar ke atas dikenakan pajak,” jelas alumni SMA Negeri 7  Kota Malang ini. Selain itu, kampus sebagai salah satu faktor pendongkrak prekonomian masyarakat.

“banyaknya mahasiswa di Kota Malang menumbuhkan ekonomi kreatif seperti masyarakat dapat membuka berbagai macam usaha begitu pun dengan parkir,” tambahnya.

KAPOLRES MALANG KOTA SILATURAHMI DENGAN PARA WAKIL RAKYAT DI GEDUNG DPRD KOTA MALANG

KAPOLRES MALANG KOTA SILATURAHMI DENGAN PARA WAKIL RAKYAT DI GEDUNG DPRD KOTA MALANG

Suara Malang Kota – Setelah beberapa hari memimpin Kepolisian dikota Malang AKBP Asfuri berkunjung ke gedung DPRD Kota Malang untuk silahturahmi dengan para wakil rakyat yang ada di Kota Malang.

“Kami melakukan silaturahmi kepada Ketua DPRD beserta jajaran untuk menciptakan situasi di kota Malang yang kondusif saling bergandengan dan bekerjasama, siapa tahu mungkin ada informasi-informasi dari teman-teman DPRD kota Malang yang perlu saya ketahui,” terang AKBP Asfuri. Pada Rabu (6/12).

AKBP Asfuri juga menyatakan dirinya menerima beberapa usulan-usulan dari para anggota DPRD kota Malang. Seperti kondisi Polsek Kedungkandang yang dinilai sudah tidak representatif dan perlu dilakukan pemindahan lokasi.

“Kami juga membahas serta menerima masukan dan usulan-usulan yang terkait dengan Pilkada kota Malang 2018 mendatang,” terangnya.

Sementara itu, Ketua DPRD kota Malang Abdul Hakim menyatakan menyambut gembira kunjungan Kapolres Malang Kota yang baru sehingga dirinya mengundang beberapa pimpinan Fraksi dan Komisi untuk menyambut kedatangan AKBP Asfuri.

“Memang AKBP Asfuri ini sudah berpengalaman menangani kondisi di Jakarta, tetapi kota Malang ini tidak bisa diremehkan. Syukur alhamdulillah Pak Kapolres kita yang baru ini cepat menangkap usulan dan keinginan para anggota DPRD kota Malang,” ungkap Ketua DPRD kota Malang, Abdul Hakim.

Kapolres Malang Kota AKBP Asfuri ditemui oleh Ketua DPRD kota Malang Abdul Hakim, diruang kerjanya. Beserta beberapa anggota DPRD kota Malang antara lain Sri Rahayu (Golkar), M. Zainuddin AS (PKB), Syaiful Rusdi (PAN), M. Fadli (Nasdem), Sugiarto (PKS), Choirul Amri (PKS), Bambang Triyoso (PKS), Suprapto (PDIP), Indra Tjahyono (Demokrat), Sulik Sulistyowati (Demokrat), Wiwik Hendri (Demokrat), Salamet (Gerindra). (sk)

sumber : http://www.suaramalang.com/2017/12/kapolres-malang-kota-silaturahmi-dengan.html

Adopsi Gaya Jokowi, Abdul Hakim Beri Nuansa Baru Agenda Reses

Adopsi Gaya Jokowi, Abdul Hakim Beri Nuansa Baru Agenda Reses

PolitikaMalang – Suasana berbeda benar-benar ditampilkan oleh Ketua DPRD Kota Malang, Abdul Hakim dalam agenda Reses III di Rumah Dinas, Jalan Ahmad Yani, Rabu (6/12). Dalam reses yang dihadiri ratusan konstituen itu, Hakim membuat gebrakan baru pada agenda serap aspirasi masyarakat.

Mengadopsi gaya Presiden RI, Joko Widodo, Abdul Hakim yang baru saja dilantik sebagai Ketua DPRD itu memberikan kuis bagi para peserta yang hadir. Hakim, pada kesempatan ini meminta beberapa anak yang diajak orang tuanya dalam reses, untuk berani tampil menjawab pertanyaan yang diajukan.

Tiga orang anak yang dipilih secara acak diberikan pertanyaan seputar nasionalisme, dari menyebutkan kelima sila dalam Pancasila hingga menyanyikan lagu-lagu nasional.

Bahkan, politisi PDI Perjuangan itu juga tak lupa menguji anak-anak itu dengan pertanyaan seputar agama, seperti melafalkan Surat Al-Fatihah dan sebagainya. Pertanyaan itu menegaskan akan dua hal sekaligus, yakni bahwa cinta terhadap tanah air harus seimbang dengan sisi religius dan wajib selalu tertanam dalam para penerus bangsa Indonesia. Usai menjawab pertanyaan dengan tepat, Abdul Hakim memberikan hadiah kepada tiga orang anak yang beruntung tersebut.

Apa yang dilakukan Hakim cukup menyita perhatian masyarakat yang hadir dalam reses tersebut. Agenda serap aspirasi warga nampak lebih cair serta menghilangkan sekat-sekat formalistik.

“Rasa nasionalisme dan religius harus kita jaga dengan baik karena sesuai dengan nilai-nilai yang tertanam dalam Pancasila,” kata Abdul Hakim kepada Politika Malang.

Lebih dekat dengan masyarakat. Hal itulah yang ditekankan oleh Abdul Hakim kepada warga. Ia tak ragu membuka pintu rumah dinas-nya, 24 jam penuh untuk menerima aspirasi dan keluhan dari masyarakat seputar pembangunan, tata kelola pemerintahan serta hal-hal yang masuk dalam tugas pokok dan fungsi anggota legislatif.

Bahkan, pria yang terkenal ramah itu akan memfungsikan secara optimal tupoksi dewan dalam hal ini pengawasan dengan menginstruksikan 4 komisi di legislatif agar intensif melakukan inspeksi mendadak (Sidak).

“Masyarakat jangan ragu untuk datang ke Rumah Dinas, karena saya membuka pintu lebar-lebar jika ingin menyampaikan aspirasi. Pada jam kerja saya selalu bersedia untuk ditemui di kantor saya di gedung dewan dan bahkan bisa telepon atau kirim pesan singkat untuk menyampaikan aduan ataupun hal lain yang penting,” bebernya

Agenda reses terakhir pada tahun 2017 yang digelar Hakim ini benar-benar efektif. Warga memberikan masukan dan pertanyaan seputar permasalahan yang belum terselesaikan salah satunya adalah pembangunan beberapa pasar tradisional yang masih mengambang seperti Pasar Blimbing hingga Pasar Gadang. Khusus Pasar Blimbing, sampai saat ini belum ada perkembangan signifikan.

Menjawab hal itu, Abdul Hakim menegaskan jika komitmen bersama antara legislatif dan eksekutif serta pengembang sudah kuat dalam pembangunan pasar itu. Hanya saja berbagai permasalahan seperti tuntutan pedagang akan tempat relokasi di Stadion Blimbing diperbaiki dan permasalahan block plan diselesaikan masih dalam proses.

“Kita akan terus dorong realisasi pembangunan Pasar Blimbing karena pasar tradisional merupakan sentra ekonomi masyarakat,” tandasnya.

Bicara soal perekonomian masyarakat, posisi Hakim cukup tegas. Ia berpandangan jika menjamurnya toko modern di Kota Malang lambat laun ‘membunuh’ toko kelontong yang dikelola oleh warga. Karena itu di hadapan konstituennya Hakim kembali mengularkan gagasan mengenai pembatasan toko modern melalui peraturan daerah (Perda) yang saat ini sedang digodok.

“Toko modern harus dibatasi karena memang mematikan perekonomian rakyat, jika tidak ada batasan,” tandasnya.

Karena itu, Abdul Hakim mengusulkan agar di setiap kelurahan harus ada toko dengan konsep modern yang dikelola oleh warga setempat dengan skema dana hibah. Hal itu cukup penting agar perekonomian warga bisa terdongkrak dengan baik.

Dalam bidang pendidikan, Hakim menjelaskan jika saat ini sarana prasarana harus diperbaiki termasuk kelas anak didik yang masih rusak. Karenanya dalam bidang pendidikan ada tambahan dana Rp 20 miliar untuk memperbaiki infrastruktur.

“Kita berharap pada tahun mendatang pembangunan di Kota Malang bisa berjalan dengan lancar,” pungkasnya.

sumber : http://politikamalang.com/adopsi-gaya-jokowi-abdul-hakim-beri-nuansa-baru-agenda/