Tiap tahun angka korupsi semakin meningkat, terlebih sejak Indonesia memberlakukan sistem otonomi daerah dengan prinsip desentralisasi dengan harapan pembangunan dapat diatasi dengan  cepat dan mempermudah pelayanan terhadap masyarakat serta dapat mendengar aspirasi masyarakat dengan cepat. Namun harapan itu tak ubahnya panggang jauh dari api. Alih-laih ingin mewujudkan kesejateraan masyarakat justru sebaliknya. Masyarakat kian menderita berkepanjangan tak terurus oleh pemimpin daerahnya tak ubahnya seperti raja-raja kecil yang ingin dilayani. Dalam sistem pemerintahan di Indonesia harusnya masyarkatlah yang akan menerima pelayanan dari pemimpinnya karena terpilihnya sebagai kepala daerah merupakan amanah masyarakat yang diberikan saat helatan pilkada dilaksanakan. Korupsi terus menjalar keseluruh elemen pemerintahan di Indonesia. penyakit ini lajunya begitu cepat, seperti sering diwartakan oleh beragam media mulai dari televisi, media online, dan cetak bahwa korupsi telah sampai ke ranah pemerintahan paling bawah yaitu pemerintahan desa. Tingkat desa sebenarnya menjadi ujung tombak dalam menyalurkan pembangunan SDM, ekonomi, dan lainnya. Namun saat ini masyarakat tidak dapat berharap banyak terhadap lembaga pemrintahan desa karena telah ternodai oleh korupsi.

Pemimpin disetiap lini pemerintahan dapat dipastikan lahir karena pilihan masyarakat melalui Pilkada dan pemilu. Hajatan lima tahunan tersebut kemudian menjadi manifestasi demokrasi. Istilah ini identik dengan pemimpin dari, oleh, dan untuk rakyat. Namun kesucian demokrasi saat ini ternodai dengan benih-benih penyakit korupsi seperti politik uang (money politik). Uang seakan menjelma menjadi amunisi ampuh melemahkan lawan politik. Mengguganakan kekuatan financial dalam pertarungan politik seperti senjata pertempuran di medan perang yang tidak bisa dikendalikan dengan apapun. Kekuatan financial dalam beberapa kali helatan pesta demokrasi menjadi kekuatan ampuh mendulang suara rakyat. Namun apakah cara demikian dibenarkan secara hukum? Tentu tidak. Polotik uang merupakan salah satu tindakan yang dilarang tegas oleh UU No.10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No.1 Tahun 2015 tentang penetapan Perpu No.1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi UU pasal 73 ayat (1). Tepat diatur pasal 73 ayat (1) UU tersebut bahwa calon dan/atau tim kampanye dilarang menjajikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau pemilih.

Kepala daerah yang terpilih dengan politik uang akan menjelma menjadi raja-raja kecil di daerah, tidak lagi sebagai pelayan pemegang kedaulatan (rakyat) namun menjadi tuan yang harus disembah dan dilayani masyarakat. Tugas dan kewajibannya mewujudkan kesejahteraan masyarakat bukan lagi menjadi perhatiannya, begitupun dengan  uapaya pemberdayaan masyarakat melalui program dan janji kampanyenya hanya menjadi hiasanya belaka disetiap kantor jajarannya. Raja daerah ini hanya berfikir untuk melanggengkan kekuasaanya sembari mengumpulkan pendapatan sebanyak-banyaknya sebagai pengganti modal saat proses pilkada berlangsung. Menggunakan uang untuk mendulang dukungan masyarakat merupakan pemimpin bermental korupsi. Menjadi pemenang dalam pilkada atau pemilu dengan politik uang adalah cara pandang demokrasi seperti orang “jualan” di pasar. Artinya seorang yang menjajakan barang dagangannya tentu bertujuan mencari keuntungan. Hal ini akan sama dengan pemenang pilkada dan pemiliu dengan politik uang bahwa uang yang dibagikan kepada pemilih akan dihitung dalam jurnal khusus pengeluaran, kemudian dianggap menjadi modal. Sehinngga bukan tidak mungkin pada waktu menjabat menggunakan segala cara termasuk korupsi dalam pengembalian modal yang telah dikeluarkannya.

Perhelatan pesta demokrasi lokal maupun nasional sudah dalam hitungan bulan, sehingga aroma persaingan dalam merebut simpati pemilik kedaulatan telah dirasakan jauh sebelumnya. Apalagi setelah pengundian nomor urut baik pasangan calon pilkada maupun partai. Seakan peristiwa tersebut pertanda ditabuhnya genderang perang. Namun ditengah suka cita para kader dan simpatisan partai sedikit dikecewakan dengan peristiwa mahar politik. peristiwa ini kembali mencorang reputasi partai sebagai pilar dan “kapal” berlayar menuju singgasana Daerah. Nominal mahar tersebut jauh di atas mahar dua insan yang ingin melanjutkan hubungannya ke jenjang pelaminan. Tingginya mahar untuk mendapatkan rekomendasi partai sebagai calon kepala daerah akan menjadi benih-benih korupsi. Hampir semua orang akan menolak mahar tersebut. Partai dalam hal ini tidak lagi sebagai penyuplai pemimpin berintegritas namun melahirkan pemimpin pragmatis dan materialis.

Politik uang dan mahar politik adalah faktor signifikan menghambat lahirnya negarawan. Karena politik uang adalah mental kapitalis yang sigap menggerogoti daerah dan negara. Pemimpin karena politik uang tak ubahnya seperti lembaga perkreditan, yaitu terbebani untuk membayar kredit setiap bulannya. Oleh karena itu politik uang sangatlah berbahaya, dapat mengancam kelangsungan hidup selama periodesasi kepemimpinan yakni lima tahun. Praktik politik uang minimal ada dua pihak (pemberi dan penerima), artinya masyarakat sebagai pemegang hak pilih memiliki peran yang signifikan terhadap praktik politik uang. Begitupun sebaliknya masyarakat dengan kesadaran kolektif dapat mencegah praktik tersebut.

Praktik politik uang dapat dianalogikan seperti konsep jual beli (1457 KUHPerdata) yaitu dalam hal ini masyarakat sebagai “penjual” hak pilihnya (suara) kepada “pembelinya”. Artinya ada perjanjian timbal balik yaitu masyarakat wajib memilih calon pemberi uang. Dengan terjadinya jual beli tersebut pada dasarnya masyarakat tidak lagi berhak apapun terhadap pemimpin terpilih, lebih-lebih pemimpin yang membeli haknya. Karena dalam konsep jual beli apabila objek jualbeli telah dipindah tangankan makan penjual tidak memiliki hak lagi terhadap objek tersebut. Sama halnya dengan politik uang bahwa masyarkat yang telah memperjualbelikan haknya tidak berhak lagi menuntut apapun dari kepala daerah terpilih. Oleh sebab itu keterlibatan kepala daerah dalam tindak pidana korupsi juga keterlibatan masyarakat secara moril. Artinya mendukung praktik politik uang merupakan partisipasi dalam menyuburkan tindak pidana korupsi.

Untuk itu sudah waktunya menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dan mejaganya dari berbagai noda hitam. Helatan pesta demokrasi yang akan datang sepatutnya disambut dengan kegembiraan dan persatuan dalam bingkai Bhineka Tunggal Ika. Pesta demokrasi hanyalah sarana melahirkan pemimpin yang berintegritas dan berkonstitusi. Karena pesta demokrasi adalah waktu dimana rakyat menitipkan sebagian amanahnya terhadap calon pemimpinnya (baca contrak sosial).

Menggunakan hak pilih secara merdeka adalah suatu keniscayaan !