Pasca Runtuhnya dinding romantisme Orde Baru dengan di ikuti runtutan perubahan UUD 1945, pelaksanaan demokrasi di Indonesia dilaksanakan berdasarkan konstitusi sebagai norma hukum tertinggi (law of the land) dalam sebuah negara yang berdasar atas hukum (rule of law). Dalam sistem demokrasi, penyelenggaraan negara itu harus bertumpu pada partisipasi dan kepentingan rakyat sebagai bentuk manifestasi penghormatan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Implementasi negara hukum itu harus ditopang dengan sistem demokrasi. Hubungan antara negara hukum dan demokrasi tidak dapat dipisahkan. Demokrasi tanpa pengaturan hukum akan kehilangan bentuk dan arah, sedangkan hukum tanpa demokrasi akan kehilangan makna.

sistem demokrasi yang dianut Indonesia dalam penyelenggaraan pemerintahan negaranya, menentukan bahwa pengisian jabatan-jabatan politik penting dalam pemerintahannya dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dalam hal ini seluruh pengisian jabatan keanggotaan DPR, DPD dan DPRD dipilih oleh rakyat melalui Pemilu Legislatif (Pileg). Demikian juga Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh rakyat melalui pemilihan Presiden (Pilpres). Begitu juga halnya dengan pengisian jabatan kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan kepala daerah (Pilkada).

Khusus pembahasan mengenai pilkada pada kesempatan ini dengan merujuk pada Undang-Undang No 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubenur, Bupati dan Walikota menjadi undang-undang, Undang-Undang No 8 Tahun 2015 sebagai perubahan pertama dan Undang-undang No 10 Tahun 2016 sebagai perubahan keduanya yang menjadi dasar Hukum Pilkada di Indonesia saat ini.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh warga negara yang ingin mengikuti pilkada yang selalu mendapatkan perhatian dari Undang-Undang sebagaimana disebutkan diatas. Yang menjadi sorotan utama adalah mengenai kewajiban mengundurkan diri dari jabatannya bagi kepala daerah yang akan mencalonkan diri menjadi Calon kepala daerah lain sejak ditetapkannya sebagai calon. Berhenti dari jabatannya berdasarkan Undang-Undang pilkada hanya di peruntukkan bagi Kepala daerah yang mencalonkan diri di daerah yang berbeda, Namun untuk mencalonkan di daerah yang sama sebagaimana diatur dalam pasal 70 ayat (3)  kepala daerah di persyaratkan untuk menjalani cuti di luar tanggungan negara dan tidak diperbolehkan menggunakan fasilitas yang berkaitan dengan jabatannya.

Diawal berdasarkan Undang-Undang tentang pilkada anggota DPR, DPD dan DPRD yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah diberikan syarat Untuk “memberitahukan pencalonannya” sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota kepada Pimpinan Dewan perwakilan Rakyat bagi anggota DPR, atau pimpinan DPD bagi anggota Dewan perwakilan daerah atau pimpinan DPRD bagi anggota Dewan perwakilan Rakyat Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/kota. Namun setelah dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015, Mahkamah secara tegas menyatakan anggota DPR, DPD dan DPRD harus mengajukan pengunduran diri secara tertulis sejak ditetapkan menjadi peserta pemilihan kepala daerah yang kemudian diatur dalam perubahan Kedua Undang-undang pilkada pasal 7 ayat (2) huruf s yang berbunyi sebagai berikut: “Menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan”.

Perubahan dengan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015 ini sebenarnya berawal dari kondisi Anggota DPR, DPD dan DPRD (disingkat anggota Dewan) pada saat mencalonkan diri yang hanya memberitahukan pada pimpinan dewan saja, hal ini tidaklah memberikan suatu kondisi tertentu dan berakibat pada anggota dewan tetap memiliki hak dan kewajiban sebagai anggota dewan pada saat mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah. Kondisi anggota dewan yang mencalonkan diri dalam Undang-Undang pilkada (sebelum dirubah) pun disejajarkan dengan kondisi PNS, kepala desa, anggota TNI, Polri, atau pejabat BUMN/BUMD yang diharuskan untuk mundur ataupun berhenti. Pada dasarnya ada perbedaan antara TNI, Polri, PNS atau Pejabat BUMN/BUMD dengan anggota dewan itu sendiri, anggota dewan memiliki masa jabatan yang jelas ditentukan yakni selama 5 tahun, tetapi pejabat lainnya seperti disebutkan tidaklah terikat dengan waktu sampai masa pensiunnya, maka sebenarnya penyamaan tersebut tidaklah dapat dilakukan.

Berkaitan dengan kondisi hukum dari keanggotaan Dewan yang mencalonkan diri pada pilkada dalam Undang-Undang Pilkada (sebelum dirubah) menurut mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD berdasarkan pandangan etis memiliki satu kondisi yang bisa di tentukan kepada anggota dewan yakni dengan mengajukan cuti sebagai anggota dewan dan tidak harus mengajukan pengunduran diri.(Kompas.com 25/05/2016)

Perbedaan Syarat yang ditentukan terhadap anggota dewan dengan pejabat publik lainnya yang memiliki kewenangan mennggunakan anggaran (uang rakyat) menimbulkan suatu pertanyaan baru, apakah hal ini dapat dikatakan diskriminatif atau tidak?

Tidak bermaksud menjawab pertanyaan tersebut akan dipaparkan pula lebih lanjut mengenai cuti petahana dalam pencalonan sebagai kepala daerah yang pernah diajukan Judicial review oleh Ahok yang menyatakan bahwa cuti petahana dapat mengakibatkan masa jabatannya berkurang dan dapat menghambat program kerja yang sedang berjalan. namun permohonan ini ditolak oleh Mahkamah Konstitusi dengan memberikan pertimbangan bahwa cuti bagi petahana bertujuan untuk mengantisipasi potensi penyelewengan atau penyalahgunaan wewenang oleh petahana selama mengikuti pilkada. Pertanyaan yang muncul kemudian apakah cuti dapat menghilangkan atau meminimalisir penyelewenagan  penggunaan anggaran (uang rakyat) untuk kepentingannya?

Pada dasarnya cuti tidaklah menghilangkan sosok calon ini sebagai Pejabat publik, karena setelah masa cuti selesai, para pejabat publik akan kembali bertugas memangku jabatannya. Hal tersebut diatas dapat memicu Penggunaan pengaruh secara psikologis terhadap instansi-instansi yang ada dibawahnya walaupun tidak secara jelas terlihat pastinya secara struktural memiliki dampak.

Selain itu, Undang-Undang telah meberikan rambu untuk tidak disalahgunakannya kewenangan sebagai kepala daerah maupun jabatan publik lainnya yang memiliki kewenangan meggunakan anggaran tersebut (uang rakyat), yakni dengan menyepadankan waktu efektif pilkada selama 6 bulan dan menanggalkan beberapa kewenangan kepala daerah atau jabatan publik tersebut. Namun apakah kampanye abu-abu (penyebutan kampannye terselubung) dengan menggunakan berbagai fasilitas dan anggaran baik APBD atau APBN tidak terjadi sebelum 6 bulan bahkan jauh sebelum ketentuan tersebut.

Berbagai jawaban bisa saja muncul dengan berbagai asumsi yang ada, namun sekedar menjadi pertimbangan bahwasanya semua pengguna anggaran, Kepala daerah dan anggota dewan dalam hal ini DPRD merupakan unsur pemerintahan daerah di Indonesia dengan masa jabatan 5 tahun.