PolitikaMalang – Raut wajah gembira terpancar dari ratusan anak yatim piatu dari berbagai panti asuhan di Kota Malang. Mereka mendapat santunan dan bantuan peralatan sekolah dari para Anggota DPRD Kota Malang yang digelar dalam acara bertajuk “Silaturahmi Pimpinan dan Anggota DPRD dengan Pers dan Memberikan Santunan kepada Anak Yatim Piatu” di halaman gedung wakil rakyat, pada Sabtu (23/12).

Bantuan kepada anak yatim piatu yang digelar di gedung dewan ini tentunya menjadi tradisi baru yang digagas oleh Ketua DPRD Kota Malang, Abd Hakim. Agenda ini syarat akan sejuta makna mendalam, dan menjadi bukti nyata bagaimana anggota DPRD Kota Malang melakukan darma bakti sosialnya kepada masyarakat khususnya bagi mereka yang kurang mampu dan kaum dhuafa, melalui kegiatan tersebut.

Ketua DPRD Kota Malang, Abd. Hakim, mengatakan, jika kegiatan pemberian santunan kepada anak yatim piatu ini akan diselenggarakan secara rutin, karena merupakan bentuk kepedulian terhadap kondisi sosial para wakil rakyat kepada masyarakat.

“Kita akan agendakan rutin dan semoga ini menjadi awal mula lahirnya tradisi baik di DPRD Kota Malang di masa mendatang. Dana untuk santunan kepada anak yatim ini berasal dari hasil sumbangan para anggota dewan,” kata Abd Hakim.

Para anak yatim piatu yang mendapat bantuan pada acara tersebut, bersama-sama mendoakan para wakil rakyat yang duduk di Kursi DPRD Kota Malang agar bisa menjalankan tugas sesuai dengan tupoksinya dan mengemban amanah rakyat dengan sebaik mungkin.

“Tentunya doa dari anak yatim piatu ini menambah support moral kita sebagai anggota legislatif. Apalagi menyongsong tahun 2018, dimana kita akan bekerja lebih keras dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi (tupoksi),” ujar Hakim.

Terkait dengan capaian hasil kerja DPRD selama Tahun 2017, pada acara yang juga dihadiri para awak media itu juga menjadi ajang para anggota legislatif untuk menyampaikan hasil kinerjanya sepanjang tahun ini.

Abd. Hakim dalam kesempatan itu memaparkan berbagai progress terkait kinerja dewan baik dalam bidang legislasi yakni pembuatan Peraturan Daerah (Perda), monitoring serta budgeting atau penganggaran. Khusus kinerja terakhir, Hakim menyebut jika antara legislatif dan eksekutif telah menyepakati bersama besaran APBD 2018 yang mencapai angka Rp 2 triliun.

Pembahasan anggaran dilakukan dengan cukup banyak perdebatan dan pertimbangan baik dari eksekutif dan legislatif dengan tujuan dana APBD bisa tepat sasaran dan imbasnya mampu mensejahterakan masyarakat.

Berbagai aturan perundangan baru, lanjut Abd. Hakim saat ini membutuhkan peran aktif DPRD dalam menjalankan tupoksinya dengan maksud ikut bersama mensukseskan pembangunan.

Agar anggaran yang telah disetujui dalam APBD tepat guna dan tepat sasaran, maka Abd. Hakim selaku Ketua DPRD Kota Malang meminta kepada seluruh anggota dewan yang tersebar dalam empat komisi agar rajin melakukan inspeksi mendadak (sidak) pada tahun mendatang.

“Saya mengimbau kepada para anggota DPRD pada tiap-tiap komisi, rajin melakukan sidak untuk mengetahui dan mengawasi apakah sebuah program yang dieksekusi oleh Pemkot Malang bisa sesuai target dan sasaran atau tidak,” ucapnya.

Hakim dalam kesempatan bersama para wartawan dan anak yatim piatu itu lalu meminta kepada perwakilan tiap komisi agar menyampaikan progres kinerja mereka selama Tahun 2017 ini dan agenda apa yang akan dilakukan pada tahun mendatang.

Kesempatan pertama diberikan kepada Anggota Komisi A DPRD Kota Malang, Suparno. Ia menjelaskan jika Komisi A memiliki mitra kerja sebanyak 15 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Malang. Salah satu tupoksinya adalah pada bagian hukum dan layanan publik.

Suparno menerangkan jika upaya DPRD Kota Malang akan terwujudnya model pemerintahan yang akuntabel dan terbuka sudah direalisasi dalam bentuk pembangunan “Ngalam Command Centre” yang menelan biaya cukup besar.

Adanya “Ngalam Command Centre selain untuk keperluan menjalankan sistem pemerintahan berbasis informasi dan teknologi (IT), kata Suparno, juga bisa digunakan masyarakat untuk mengadu melalui program “Sambat Online” sekaligus mengakses data demi terwujudnya model akuntabilitas sistem pemerintahan.

“Harapan kita program SKPD dilihat secara online. Masyarakat bisa mengakses secara langsung,” kata Suparno.

Dalam bidang layanan publik, Komisi A juga terus mendorong agar pelayanan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) terus melakukan tertib administrasi kepada masyarakat melalui program jemput bola.

“Pada bidan perizinan masyarakat kurang mampu jika mengurus IMB akan diberikan layanan gratis ini berkat kinerja komisi A nendorong SKPD terkait,” tandasnya.

Sementara Komisi B, diwakili oleh Sulik Lestyowati. Ia menegaskan, salah tupoksi penting yang diemban oleh komisi ini adalah bagaimana meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk mendukung suksesnya APBD. Meskipun target dari Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) sudah selalu lebih dari target, namun Komisi B menekankan agar selalu terus dikembangkan.

“Karena itu sidak di tahun depan akan kita intensifkan dalam upaya meningkatkan PAD kita agar lebih tinggi lagi,” ucap Sulik.

Komisi C yang membidangi pembangunan, diwakili oleh Mulyanto. Dalam kesempatan itu ia mengatakan jika selama ini pihaknya terus intens melakukan pengawasan terhadap program pembangunan fisik yang digarap oleh Pemkot Malang.

“Masyarakat jangan ragu untuk melaporkan jika ada yang tidak sesuai dalam bidang pembangunan,” kata Mulyanto.

Komisi C DPRD Kota Malang selama tahun 2017 ini menangani banyak permasalahan dalam tupoksi yang diembannya. Berdasarkan catatan Komisi C pada tahun 2017 ini terdapat beberapa agenda meliputi pembangunan jalan lingkungan, gorong-gorong, saluran air dan sebagainya, dimana semua dikerjakan secara lancar.

“Namun, demikian menurut catatan Komisk C ada beberapa hal yang masih belum bisa diselesaikan seperti banjir yang terjadi di beberapa titik. Karena itu Komisi c berharap untuk kegiatan pada tahun mendatang sesuai dengan program yang sudah disepakati antara DPRD dan Pemerintah bisa mengurangi banjir,” ujar Ketua Komisi C, Bambang Sumarto.

Selain itu pada Dinas Perhubungan, dari pantauan Komisi C adalah penertiban parkir, penertiban marka jalan, marka zona aman sekolah dan sebagainya dimana semua kegiatan dilaksanakan dengan lancar. Akan tetapi, catatan Komisi C menunjukkan permasalahan kemacetan yang belum bisa terurai dengan baik.

“Komisi C pada tahun 2018 mendatang berharap Dishub menjalankan tugas sesuai dengan program yang sdh disepakati bersama sehingga kemacetan bisa terurai termasuk kajian bersama soal kemacetan,” tuturnya.

Pada Dinas perumahan dan Permukiman penataan jalan dan lingkungan sudah berjalan dengan lancar. Bahkan, penerangan jalan umum dan jalan lingkungan sudah dilakukan dengan konsep meterisasi yang bisa mengurangi beban biaya PLN.

Pantauan Komisi C pada Dinas Lingkungan Hidup pada tahun ini diketahui berjalan dengan lancar dan berharap lebih baik lagi di tahun 2018 mendatang.

“Pada Barenlitbang/Bappeda program kegiatanya di tahun 2017 adalah penelitian dan pengembangan. Dan pada tahun mendatang Komisi C berharap ada penelitian terhadap potensi sumber air, mengingat sumber air kita tergantung di wilayah Kabupaten Malang,” tukas Bambang Soemarto.

Bidang pendidikan, kesehatan dan sosial di bawah pantauan Komisi D juga memperlihatkan hal yang signifikan. Menurut Ketua Komisi D DPRD Kota Malang, Imam Fauzi, selama ini pihaknya terus mendorong Dinas Pendidikan agar kualitas dunia pendidikan meningkat.

Penambahan kendaraan sekolah dan Bosda tingkat SD sekitar Rp 42 miliar dan SMP sekitar 28 miliar merupakan bukti dimana wakil rakyat benar-benar memperjuangkan masalah pendidikan dengan sangat baik.

sumber : http://politikamalang.com/dprd-kota-malang-gelar-pemberian-santunan-dan-refleksi-akhir-tahun/