Ketua DPRD Kota Malang, Abd Hakim terus mendorong pertumbuhan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari keterlibatan masyarakat sebagai pelaku. Pentingnya pemahaman masyarakat mengenai UMKM sebagai motor penggerak ekonomi kreatif.

Meningkatkan UMKM juga menjadi perhatian PDI Perjuangan. Hal ini terlihat dalam pelaksanaan Rakornas partai berlambang kepala banteng itu dengan mengangkat tema “Berdikari untuk Indonesia Raya”. Dari tema tersebut mencerminkan konsistensi PDI Perjuangan mewujudkan bangsa yang mandiri.

“Kami akan selalu mendorong dan mengajak masyarakat mewujudkan kemandirian secara ekonomi,” ujar Abd Hakim. Ia menambahkan bahwa rakornas saat ini bertujuan untuk memberikan pendidikan kepada masyarakat karena tidak hanya membicarakan politik dan kekuasaan. Namun ada hal penting lainnya yaitu membumikan ekonomi kreatif.

“Mungkin saat ini momen konsolidasi untuk menghadapi pilkada serentak tahun depan, tetapi kami di PDI Perjuangan dalam pertemuan besar ini tidak membicarakan itu. Kami ingin fokus mewujudkan tri sakti Bung Karno,” lanjut Sekretaris DPC Kota Malang itu.

Dalam rakornas tersebut terdapat beberapa daftar agenda workshop dengan berbagai tema. Hakim menjelaskan bahwa pelaksanaan rakornas kali ini terdapat beberapa agenda workshop yang harus dikuiti oleh setiap kader, salah satunya adalah workshop 3 membahas tentang Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK). “Workshop tentang IUMK ini diisi oleh menteri Koperasi dan UMKM, AAGN Puspayoga. Hal ini sangat penting untuk diketahui masyarakat karena ini berkaitan dengan keberlangsungan UMKM,” jelasnya.

Hakim memaparkan bahwa Perpres No.98 Tahun 2014, IUMK adalah legalitas masyarakat sebagai pelaku usaha dalam bentuk izin usaha mikro dan kecil. Manfaat dari izin itu dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam menggerakkan usahanya, pendampingan usaha, mempermudah akses pembiayaan ke lembaga keuangan baik bank maupun bukan bank, dan mendapat kemudahan dalam pemberdayaan oleh pemerintah daerah maupun pusat.

“Dengan memiliki IUMK para pelaku ekonomi paling tidak mendapat kemudahan ke lembaga keuangan dan memperluas jaringan usaha meraka,” tandasnya.

Hakim melanjutkan bahwa ada tiga prinsip pemberian IUMK. Pertama prosedur sederhana, mudah dan cepat. Kedua keterbukaan informasi bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Ketiga kepastian hukum dan kenyamanan dalam usaha.

“Karena itu penting untuk disosialisasikan kepada masyarakat demi keberlangsungan UMKM yang sudah mulai tumbuh di Kota Malang,” terangnya

Abd Hakim yang baru saja menerima penghargaan dari smesco Indonesia bidang UMKM, berjanji akan mendorong Pemkot Malang agar bisa menggerakkan sektor ekonomi ini dengan baik dan intens sosialisasikan tentang IUMK ini.