Pada hari rabu tanggal 6 Desember 2017, mulai pukul 19.30 – 22.00 WIB, telah dilaksanakan Reses III Tahun 2017 bagi Abdul Hakim, di rumah dinas Ketua DPRD Kota Malang. Reses tersebut dihadiri sekitar 300 orang. Abdul Hakim sebagai Ketua DPRD Kota Malang, menyampaikan beberapa perubahan yang akan dikerjakan oleh Anggota DPRD Kota Malang. Salah satunya adalah dengan melaksanakan Refleksi Akhir Tahun 2017, yang akan dilaksanakan pada tanggal 23 Desember 2017. Dalam acara tersebut, setiap Ketua Komisi akan menyampaikan secara langsung dan terbuka kepada masyarakat umum, khususnya kepada para wartawan, tentang apa saja yang sudah dilaksanakan oleh seluruh anggota DPRD Kota Malang sepanjang tahun 2017.

“Kita sangat berharap adanya transparansi seluruh hasil kinerja anggota dewan selama ini. Dan ini harus diketahui secara terbuka. Agar masyarakat juga tahu apa saja yang sudah dilakukan dan dikerjakan oleh anggota dewan sepanjang tahun 2017. Ini adalah angin perubahan yang diharapkan membantu transparansi dan akuntabilitas setiap anggota dewan.” Ungkap Abdul Hakim dalam sambutannya.

“Serapan anggaran APBD Kota Malang selalu menjadi sorotan utama dari anggota dewan. Ini harus kita evaluasi bersama. Karena anggaran APBD yang tidak terserap, pasti berdampak kepada efek domino perputaran ekonomi di tengah masyarakat. Serta bisa menghambat laju pembangunan daerah Kota Malang. Ini kita semua tidak menginginkan.” Sambung Abdul Hakim.

Pada saat sesi tanya jawab, Dwi Rudianto, salah satu kader PDI Perjuangan Kota Malang, menanyakan perihal berbagai persoalan. Diantanranya adalah persoalan Pasar Blimbing, Pasar Merjosari dan Pasar Gadang, yang semuanya itu tidak kunjung terselesaikan. Selain itu, Dwi Rudianto juga menanyakan perihal toko modern ilegal yang semakin merajalela di Kota Malang.

“Persoalan Pasar Blimbing dan pasar-pasar tradisional di Kota Malang, menjadi konsen utama seluruh anggota dewan. Kita sudah sangat sering mengadakan pembahasan terkait hal itu. Semoga bisa segera kita selesaikan. Terkait toko modern ilegal, saya sudah memasukkan beberapa pasal-pasal perubahan yang nanti diprogramkan untuk dibahas pada prolegda tahun depan. Semoga persoalan toko modern ilegal di Kota Malang ini, juga bisa segera kita seelesaikan.” Jawab Abdul Hakim, ketika menanggapi pertanyaan dari Dwi Rudianto.

Selain membahas beberapa progres perubahan yang ada di Gedung DPRD Kota Malang, Abdul Hakim juga menyinggung soal kenaikan APBD Kota Malang tahun 2018, yang katanya sudah naik menjadi lebih dari 2 triliyun rupiah. Abdul Hakim berpesan kepada seluruh peserta yang hadir, khususnya para pengurus PDI Perjuangan Kota Malang sampai tingkat Pengurus Ranting, untuk mengawal setiap program pembangunan di daerah masing-masing. Dengan demikian, peran aktif dan kerja nyata seluruh kader PDI Perjuangan Kota Malang bisa benar-benar dirasakan oleh seluruh warga Kota Malang.

sumber : http://arekjatim.com/berita/2017/12/07/73/reses-ketua-dprd-kota-malang-membawa-angin-perubahan